PAREPARE.Pelaksanaan hak interpelasi anggota SPRD Kota Parepare akhirnya terlaksana siang tadi, Kamis (12/01.2012) dengan 25 pertanyaan ditujukan kepada pemerintah Kota Parepare terkait pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2012. Kendati pihak eksekutif belum memberikan jawaban, namun Pelaksana tugas (Plt) Walikota, H. Syamsu Alam meragukan beberapa jawaban yang akan diberikan kepada anggota DPRD.

“Kami akan berikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan anggota DPRD, pasti ada jawaban yang kami berikan secara tertulis bakal tidak memuaskan anggota DPRD. Yang pasti kami tidak meyelewengkan keuangan Pemkot Parepare,” ujar Syamsu Alam saat dicegat wartawan usai mengikuti sidang interpelasi.

Sidang Interpelasi dipimpin ketua DPRD Parepare, H. Muhadir Haddade, S.H menghadirkan Plt. Walikota Parepare bersama sejumlah kepala unit kerja dalam lingkup Pemkot Parepare, berlangsung singkat sekira kurang dari sejam. Ini karena 25 pertanyaan dibacakan Muhadir untuk menunggu jawaban dari Plt Walikota Parepare, ternyata pihak eksekutif belum siap memberikan jawaban.

Dalam sidang, Muhadir mengatakan, interpelasi yang diajukan oleh 15 anggota DPRD dari 25 anggota dengan alasan pengelolaan keuangan amburadul sehingga diperlukan penjelasan dari Plt. Walikota Parepare. Sementara 25 pertanyaan diajukan dengan subtansi pengelolaan keuangan diantaranya, tidak terbayarnya kegiatan rutin SKPD, beberapa proyek telah diselesaikan rekanan belum terbayar, sementara ada proyek miliaran belum rampung justru dibayarkan seratus persen, dana sertifikasi guru, pendidikan gratis, adanya dana terparkir diluar kas daerah per 31 Desember.

“Khusus pengadaan 2 mobil pemadam kebakaran yang masuk dalam agenda pertanyaan interpelasi, sangat diperlukan jawaban lebih detail. Pasalnya, selaian dinilai menyalahi prosedur karena dananya telah dicairkan sebelum terbentuknya unit layanan pengadaan, juga kedua mobil damkar tersebut dinilai mark up, karena Kota Palopo dengan jenis dan jumlah mobil damkar sama anggarannya cuma Rp. 400 juta, sementara Parepare menganggarkan Rp. 900 juta,” kata Muhadir.

Sementara pengusul Interpelasi, H. Rahman Saleh dalam tanggapannya mengatakan, interpelasi tidak perlu ditakuti dan sangat salut atas kehadiran Plt. Walikota pada sidang interpelasi. “Meski baru kali ini, interpelasi dilaksanakan sepanjang sejarah DPRD Parepare, namun ini bukan hal luar biasa sehingga tidak perlu diapresiasikan negatif apalagi jika diartikan untuk menjatuhkan plt. Walikota,” katanya.

Sidang Interpelasi akhirnya ditunda beberapa hari untuk menunggu jawaban dari Plt. Walikota atas 25 pertanyaan yang telah diajukan oleh pengusul interpelasi melalui ketua DPRD Parepare. (fajar)

Did you like this? Share it: