PAREPARE.Secara bertahap beras impor telah masuk ke Parepare yang rencananya akan disimpan di gudang Bulog Lappadde, Parepare sebanyak 23.900 ton, namun Karantina tumbuhan Parepare akan melakukan isolasi terhadap beras asal Thailand itu. Alasannya beras Import tersebut dicurigai memiliki zat kimia melebihi ambang batas konsumsi.

“Ada lima item yang kami teliti pada beras impor dari Thailand ini, jika hasil laboratorium nantinya salah satu item melewati ambang toleransi penggunaan zat kimia pada beras tersebut maka kami rekomendasikan untuk tidak dikonsumsi,” kata Kepala seksi pelayanan operasional Karantina Tumbuhan Parepare, H. Yan Primun Fachrie kepada parenews.com siang tadi di ruang kerjanya, Kamis (26/01/2012).

Menurut Yan Primun, pihak Karantina Tumbuhan Parepare telah melakukan pemeriksaan awal diatas kapal dengan mengambil beberapa sampel beras impor yang akan disimpan di gudang Bulog Lapadde, namun pemeriksaan itu belum cukup sebelum dilakukan penyimpanan secara keseluruhan di gudang. “jadi kami baru mengambil sampel pada permukaan saja, dan itu belum cukup untuk menyimpulkan hasil laboratorium, jadi akan dilakukan pengecekan secara menyeluruh dan ketat,” katanya.

Dalam usaha melindungi kesehatan konsumen pemerintah telah menetapkan tingkat residu yang aman untuk tiap jenis pestisida pada tiap hasil tanaman yang dikonsumsi.”Ambang batas penggunaan insektisida pada tanaman padi tidak melebihi kandungan 0,1 mg/Kg, jika melebihi itu jelas kami rekomendasikan agar beras impor dari Thailand itu tidak bisa dikonsumsi untuk masyarakat Indonesia,” kata Yan Primun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 27/Permentan/PP.340/5/2009 tentang pengawasan keamanan pangan terhadap pemasukan dan pengeluaran segar asal tumbuhan (PSAT). Untuk jenis padi ambang batasnya adalah, metil klorpirifas 0,1 mg/Kg, Diflubenzuran 0,01 mg/Kg, Dikuat 10 mg/Kg, Fipranil 0,01 mg/Kg dan Thiekloprid 0,02 mg/Kg.

Siang tadi, sebanyak 7.584 ton beras impor asal Thailan kembali diturunkan di Pelabuhan Cappa Ujung melalui kapal Ratan Fidelity berbendera Bangladesh, pekan lalu juga telah didatangkan beras impor dengan jumlah menghampiri 10.000 ton melalui pelabuhan yang sama. (Fajar)

PAREPARE. Sebanyak 23.900 beras impor akan masuk di Parepare pekan depan dari Thailan yang diangkut tiga kapal asing via Pelabuhan Nusantara Parepare secara bertahap, mulai tanggal 17, 19, hingga 23 Januari 2012. Puluhan ribu ton beras import hanya diparkir atau ditampung sementara di gudang Bulog Lappadde, Parepare untuk didistribusikan ke beberapa daerah dalam wilayah Timur Indonesia.

Kepala Perum Bulog Devisi Regional II Parepare, Abd. Djawas kepada parenews.com sore tadi, Jum’at (13/01/2012) mengatakan, status beras impor yang masuk parepare pekan depan, merupakan titipan pemerintah pusat untuk cadangan pangan masyarakat beberapa daerah di kawasan Timur Indonesia dan tidak akan disalurkan dalam wilayah Sulawesi Selatan dan Barat, karena cadangan beras Sulselbar masih aman dari suplai petani lokal.

“Kami himbau agar masyarakat, khususnya petani, pengusaha beras dan pihak berkompoten untuk tidak panik dengan masuknya beras Impor ke Parepare, karena beras tersebut tidak akan disalurkan di Parepare atau dalam wilayah Sulselbar sehingga tidak bakal menpengaruhi produksi dan harga beras lokal. Kebetulan space gudang bulog di Parepare cukup besar sehingga pemerintah pusat memilih gudang Bulog Parepare sebagai tempat penampungan beras impor untuk cadangan pangan kawasan timur Indonesia,” terang Djawas.

Lebih jauh dikatakan, proses pemindahan beras impor nantinya dari Pelabuhan Nusantara Parepare ke gudang bulog Lapadde dilakukan secara ketat untuk menghindari kebocoran. Pemerintah kota Parepare telah membentuk Tim monitoring dan pengawasan beras impor sebanyak 23.900 ton itu dengan melibatkan unsur muspida setempat dan pihak Bulog Divre II Parepare.

“Beras impor itu harus disimpan di tempat representatif agar tidak terjadi kerusakan, kebetulan gudang Bulog Parepare dengan kapasitas 140.000 ton yakni gudang Lappadde, 100.000 ton, gudang Soreang 40.000 ton, semua gudang tersebut sangat layak sebagai tempat penyimpanan beras dalam waktu beberapa lama dan dapat mencegah penurunan kualitas,” kata Djawas.

Ditempat yang sama, Kepala Bahagian Ekonomi Pemerintah Kota Parepare, Anwar Thalib mengakui pemkot Parepare bersama muspida setempat dengan pihak terkait bersama-sama dalam satu tim dalam pengawasan beras impor tersebut. “Insya Allah akan aman tersimpan di gudang bulog Parepare sampai saat pendistribusian ke daerah yang telah dipriorotaskan pemerintah pusat, jadi Pemkot Parepare bersama Bulog bertanggungjawab menjaga beras yang dititip pemerintah pusat,” ujarnya. (fajar)

PAREPARE.Setelah mendapat protes dari Perusahaan pelayaran swasta kota Parepare, akhirnya PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) menormalkan kembali jadwal keberangkatan kapalnya dari pelabuhan Nusantara Parepare. Sebelumnya, beberapa kapal milik Pelni menyerobot jadwal pelayaran kapal swasta, seperti pada trayek Parepare Nunukan dengan jadwal pelayaran setiap hari Sabtu dan trayek Parepare Samarinda setiap hari Rabu.

Hari Rabu dan Sabtu meurupakan jadwal pelayaran kapal swasta dari Parepare ke wilayah Kalimantan Timur, namun pihak Pelni Parepare juga menawarkan kapalnya untuk jasa angkutan penumpang pada hari Rabu dan Sabtu di Pelabuhan Parepare, sehingga pengelola kapal swasta merasa diserobot jadwal keberangkatan kapalnya. Protes pengusaha pelayaran swasta akhirnya dilayangkan kepada Administrator Pelabuhan Parepare.

Menurut Branch Manager PT. Citra Niaga Mandiri, kepada parenews.com sore tadi mengatakan, pengelola kapal swasta merasa dirugikan dengan kehadiran kapal Pelni pada jadwal pelayaran kapal swasta, sehingga dua kapal swasta yang melayani rute Parepare Nunukan, Kalimantan Timur kehilangan penumpang 300 sampai 500 orang. Kebijakan Pelni membenturkan jadwal pelayaran kapalnya dengan kapal swasta dapat mengakibatkan perusahaan pelayaran swasta gulung tikar.

“Fungsi PT Pelni adalah mengatasi kebutuhan masyarakat akan transportasi laut, jadi pada saat pelayaran swasta masih mampu mengatasi lonjakan penumpang, Pelni tidak perlu menambah armadanya terkecuali pada jadwal keberangkatan tersebut, kapal swasta kewalahan menerima penumpang Pelni maka dibutuhkan pada kondisi seperti itu,” kata Syamsul.

Menurut Ketua Perguruan Pencak Silat Wali Suci ini, potensi penumpang sekarang untuk trayek Parepare – Nunukan dan Nunukan – Parepare hanya sekira 5000 penumpang yang dilayani dua kapal swasta, sementara kapasitas angkutan kedua kapal tersebut sampai 8000 penumpang pergi pulang Nunukan – Parepare.

“Tidak ada alasan Pelni menempatkan armadanya pada jadwal pelayaran kapal swasta, kecuali hanya ingin mematikan perusahaan pelayaran swasta, makanya kami sangat mengharapkan adanya tindakan nyata dari pemerintah dalam mengatasi kemelut ini,” terang Syamsul.

Terpisah, Manager PT. Pelni Cabang Parepare, Firman Rachimin kepada parenews.com mengaku, kemelut jadwal pelayaran antara Pelni dengan pelayaran swasta sudah teratasi, setelah hasil pertemuan antara pihak Pelni dengan pengusaha pelayaran swasta.

“Tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan, karena kapal Pelni secara bertahap kembali merubah jadwal keberangkatn kapalnya dari pelabuhan Parepare untuk menghindari benturan dengan jadwal keberngktan kapal swasta. Untuk Hari Rabu dimana saat itu ada beberapa kapal swasta bertolak dari Pelabuhan Parepare ke Kalimantan, kapal Pelni akan mengambil jadwal Hari Selasa. Ini sudah kami terapkan, sementara jadwal hari Sabtu, juga akan dirubah pada hari lain atau jadwal pelayaran kapal Pelni kembali dinormalkan,” katanya. (fajar)

PAREPARE.Pengusaha pelayaran swasta bakal rontok dengan kebijakan pihak PT.Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) menyerobot jadwal keberangkatan kapal penumpang swasta di Pelabuhan Parepare, khususnya pelayaran tujuan Nunukan Kalimantan Timur yang merupakan primadonna kapal swasta dalam menggaet penumpang.

Branch Manager PT. Citra Niaga Mandiri, H.Syamsul Latanro yang mengoperasikan KM. Catlyah Ekspres tujuan Parepare – Nunukan dan Nunukan – Parepare menyesalkan tindakan pihak Pelni mengubah jadwal pelayarannya di Pelabuhan Parepare dengan tujuan Nunukan, bersamaan dengan hari keberangkatan beberapa kapal swasta.

“Kapal swasta menghindari berbenturan dengan jadwal keberangkatan kapal pelni, makanya dipilih hari Sabtu dan Minggu untuk rute pelayaran Parepare – Nunukan. jadwal pelayaran kapal swasta dari Pelabuhan Parepare ke Pelabuhan Nunukan sudah berlangsung beberapa tahun secara rutin setiap pekan. Namun tiba-tiba pelni menempatkan kapalnya untuk berlayar pada hari Sabtu dan Minggu dari Parepare ke Nunukan. Perubahan jadwal Kapal Pelni itu, bakal mematikan operasional pelayaran swasta karena calon penumpang lebih banyak memilih kapal pelni,” terang Syamsul kepada parenews.com malam tadi, Kamis (05/01/2011).

Menurut Syamsul, jadwal pelayaran kapal swasta di pelabuhan Parepare pada hari Sabtu dan Minggu dengan tujuan Nunukan, masih sanggup menampung penumpang bahkan di saat ramai penumpang, armada kapal swasta masih bisa melayani kepentingan masyarakat.

“Tidak ada alasan kapal Pelni membenturkan jadwal keberangkatan kapalnya dengan kapal swasta, kecuali pada jadwal tersebut armada kapal swasta tidak sanggup melayani penumpang. Tanpa kehadiran kapal Pelni saja untuk beberapa bulan terakhir ini, jumlah penumpang relatif sedikit bahkan tidak bisa menutupi biaya operasional. Untuk itu Pemerintah harus turun tangan, agar perusahan pelayaran di Parepare dapat bertahan,” katanya.

Sebelumnya, Manager PT. Pelni Cabang Parepare, Firman Rachimin kepada parenews.com di pelabuhan Nusantara Parepare sore tadi membantah menyerobot jadwal keberangkatan armada kapal swasta tujuan Nunukan. “Kapal Pelni tidak menyerobot jadwal keberangkatan kapal swasta, cuma parkir beberapa jam mengangkut dan menurunkan penumpang, kami yakin tidak akan mematikan pelayaran kapal swasta, karena kapal swasta yang beroperasi di Pelabuhan Parepare, parkir satu dua hari mencari penumpang,” katanya. (fajar)

BARRU.Diperkirakan ratusan kubik kayu jenis ulin asal Kalimantan Timur dibongkar di sepanjang perairan pantai Mallusetasi, Kabupaten Barru, Sabtu, (31/12/2011) tanpa pengawalan dari petugas Kehutanan dan aparat terkait. Arus masuknya kayu dari Kalimantan Timur ke Kabupaten Barru yang diduga tanpa dilengkapi dokumen resmi sudah berlangsung beberapa tahun, namun tidak mendapat rintangan dari aparat.

Sekira pukul 11.00 siang tadi, wartawan parenews.com menemukan puluhan kubik kayu jenis ulin diturunkan dari Kapal Motor Perahu (KMP) Jabal dipantai Ujung Indah Kecamatan Mallusetasi, namun tidak satupun petugas terkait turut memeriksa kayu ulin itu. Sementara modus pembongkaran kayu yang dilakukan oleh
pemiliknya dengan cara menenggelamkan kayu didasar laut, kemudian puluhan buruh menaikkan kayu tersebut ke atas rakit dilanjutkan diturunkan di bibir pantai Desa Ujung Indah.

H.Haeruddin, pemilik kayu dari KMP Jabal mengakui, kayu asal dari daerah Manubar, Sangkuliran Kalimantan Timur memiliki dokumen, namun menolak menperlihatkan dokumen saat diminta oleh wartawan parenews.com.

“Sebenarnya saya ini cuma perantara dari beberapa pemilik kayu, namun saya bertanggung jawab atas kayu tersebut. Ada beberapa wartawan datang disini dan kami atur damai semua, jadi tolong tidak usah dimuat,” kata Haeruddin sambil menyodorkan amplop kepada wartawan parenews.com, namun ditolak.

Terpisah, anggota Pos Polisi Pelabuhan AwerangngE, Asdar mengakui keberadaan KMP Jabal yang membongkar kayu di pantai Ujung Indah, namun tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan dokumen atas arus masuknya kayu dalam wilayah Pos Polisi AwerangngE. “Yang memiliki kewenangan mengenai sah tidaknya
dokumen kayu yang dibongkar itu adalah Kehutanan, meskipun catatan itu hanya tertulis dibungkusan rokok, jika kehutanan katakan itu adalah dokumen kayu, polisi tidak bisa bertindak. Pihak Kehutanan merupakan saksi ahli dalam menentukan sah tidaknya dokumen kayu yang dimuat atau dibongkar, kalau dicurigai tidak memiliki dokumen silahkan tanya kepada petugas Kehutanan,” kata Asdar.

Dalam website Dirjen Bina Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan R.I, Surat Edaran Menteri Kehutanan kepada Gubernur se Kalimantan yang isinya pembatasan izin tebang ulin harus sudah mencapai diameter 60 cm serta melarang peredaran kayu ulin keluar Kalimantan.

Lebih lanjut disepakati pembekuan perdagangan kayu ulin oleh Departemen Kehutanan melalui Ditjen Bina Produksi Kehutanan dan Departemen Perdagangan melalui Ditjen Perdagangan Luar Negeri. Pada tanggal 14 Nopember 2008 Menteri Kehutanan mengeluarkan Peraturan No. P. 65/Menhut-II/2008 tentang Rekomendasi EksporProduk Kayu Olahan Ulin. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Ekspor produk kayu olahan ulin dapat dilakukan terhadap produk kayu olahan ulin yang sudah ada pada pemegang izin usaha industri perkayuan yang berada di Pulau Kalimantan sebelum akhir bulan Desember 2007 sesuai Laporan Mutasi Kayu (LMK bulan Desember 2007). (dul)

PAREPARE.Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Devisi Regional Parepare telah merealisasikan 100 persen penyaluran beras untuk masyarakat miskin (Raskin) tahun 2011 dalam wilayah kerjanya yakni, Kota Parepare, Kabupaten Barru dan Kabupaten Pinrang.

Kepala Bulog Sub Divre Parepare, Abdullah Djawas kepada parenews.com siang tadi diruang kerjanya mengatakan, awal bulan Desember 2011 telah terealisasi 100 persen penyaluran dan penerimaan raskin.

Sementara, penerimaan harga beras raskin yang disalurkan Bulog Divre Parepare juga terealisasi 100 persen. Pagu Raskin untuk Parepare setiap bulan sebanyak 76,56 ton, sehingga untuk tahun 2011, Kota Parepare mendapat jatah Raskin sebanyak 918,72 dan telah direalisasikan 100 persen per tanggal 5 Desember 2011 dengan total harga Rp. 1.469.952.000.

Kabupaten Barru dengan pagu Tahun 2011 sebanyak 1855,98 ton senilai Rp. 2.969.568.000. Sementara Kabupaten Pinrang juga teralisasi 100 persen dengan pagu sebanyak 3278,52 ton senilai Rp. 5.245.632.000.

“Tahun 2011 ini, kewajiban Bulog Divre Parepare menyalurkan beras raskin sebanyak 6053,22 ton untuk Kota Parepare, Kabupaten Pinrang dan Barru telah direalisasikan seratus persen. Penyaluran Raskin dilakukan Bulog Divre Parepare kami nilai sukses, meski ada laporan adanya penyimpangan raskin, namun itu bukan dilakukan oknum Bulog. Kewajiban Bulog hanya menyalurkan sampai pada titik distribusi bukan langsung ke konsumen,” kata Djawas. (andi fajar)

PINRANG.Pelaksanaan lelang proyek di Kabupaten Pinrang dinilai LSM Gerakan Masyarkat Pemerhati Ajattappareng (Gempar) syarat persekongkolan khususnya proyekpercepatan pembangunan infrastruktur daerah (PPID) kawasan transmigrasi, sehingga potensi kerugian negara cukup besar serta terjadi monopoli usaha.

Koordinator LSM Gempar, Zainal Azis Mandeng kepada parenews.com sore tadi, Kamis (10/11/2011) membeberkan, sesuai pantauan LSM Gempar pada proses lelangproyek PPID Kawasan Tarnsmigrasi Kabupaten Pinrang menemukan beberapa keganjalan yang dilakukan oleh panitia tender dalam mengarahkan rekanan tertentu untuk memenangkan paket proyek PPID yang terbagi dua paket dengan pagu anggaran, Rp. 2.036.000.000 dan pagu anggaran senilai Rp. 4.827.000.000.-.

“Sebelumnya lelang proyek tersebut telah ditetapkan pemenangnya oleh panitia dengan penawar terendah, namun belakangan tiba-tiba dibatalkan dengan alasanketua panitia, Andi Pahlevi adalah keponakan Bupati Pinrang, Andi Aslan. Hal tersebut melanggar Perpres 54 pasal 17 poin C. Itulah dijadikan alasan KepalaDinas PU membatalkan lelang proyek,” terang Zainal.

Menurut Zainal, pembatalan lelang pertama proyek PPID hanya dijadikan alasan dengan mengacu pada perpres 54, padahal sangat kentara jika pemenang pada lelangpertama bukan rekanan yang diarahkan, padahal penawarannya jauh dibawah pagu anggaran yang ditawarkan. “Konyolnya, setelah lelang kedua, panitia menetapkanpenawar yang mendekati pagu anggaran ditetapkan sebagai pemenang,” katanya.

Lebih jauh dikatakan aktivis LSM ini, rekanan yang dimenangkan pada paket proyek tersebut, H.Ibrahim Pokko merupakan kroni dari Bupati Pinrang, Andi Aslansehingga nuansa KKN pada proses tender proyek PPID Kawasan Transmigarsi Kabupaten Pinrang sangat kental sehingga terkesan dipaksakan untuk mengerjakan proyek tersebut. “Indikasi persekongkolan antara penawar terendah dengan pemenang lelang yang mendekati pagu sangat beralasan, ini tidak adanya upaya dari penawar terendah melakukan sanggahan atas keputusan panitia lelang menetapkan penawar yang mendekati pagu,” jelasnya.

Indikasi persekongkolan pada proses lelang proyek PPID Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Pinrang telah diadukan LSM Gempar ke Kejaksaan Tinggi Sulselbar dengan nomor surat pengaduan 032/G/Pr/X/2011 namun sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya. Padahal menurut Zainal, ada beberapa fakta yang bisa dijadikan alat bukti terjadinya penyimpangan pada proses tender tersebut seperti, beberapa berkas yang mendukung penawaran, tidak dilampirkan peserta tender diantaranya, analisa material ON SITE, Analisa Bahan/material utama, analisa kebutuhan peralatan utama dan program pengendalian mutu. (andi fajar)