PAREPARE.Proyek pembangunan pasar kuliner dan Usaha Kecil dan Menengah kota Parepare Tahun 2011 senilai Rp. 4,5 Miliar yang menuai kontroversi dari berbagai elemen masyarakat dan legislatif, akhirnya digirng ke Kejaksaan oleh LSM Benteng Ampera dengan pengaduan tindak pidana korupsi.

“LSM Benteng Ampera telah mengadukan secara resmi proyek pembangunan pasar Kuliner Parepare di Kejaksaan Tinggi pada Tanggal 25 Januari 2012. Pelaporan itu dilakukan setelah melihat indikasi adanya proses tidak normal pada perencanaan bangunan, tender dan pelaksanaan proyek sampai pada penggunaan anggarannya,” kata Muhammad Fihir, S.H, Ketua LSM Benteng Ampera saat berkunjung di Redaksi parenews.com malam tadi, Sabtu (28/01/2012).

Fihir menilai, proyek pembangunan pasar kuliner selain merugikan keuangan negara sekira Rp. 2,5 Miliar juga menpengaruhi merosotnya perekonomian daerah dan itu belum termasuk adanya indikasi penyimpangan pelaksanaan fisik atau bangunan.

“Tidak banyak yang dapat saya sampaikan soal materi pelaporan tersebut, karena kami khawatirkan akan mengganggu penyidik kejaksaan. Namun perlu diketahui, yang kami laporkan disini adalah seluruh pihak yang terkait dengan poses perencanaan, tender dan pelaksanaan proyek serta penggunaan anggaran sampai pada proses pencairan,” terang Fihir.

Keputusan LSM Benteng Ampera menggiring proyek pasar Kuliner ke wilayah hukum, selain bertujuan menyudahi polemik ditengah masyarakat Parepare serta sikap DPRD setempat yang belum berani menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran pada proyek tersebut, juga berdasarkan hasil investigasi LSM Benteng Ampera menemukan, adanya indikasi korupsi. (dul)

PAREPARE.Secara bertahap beras impor telah masuk ke Parepare yang rencananya akan disimpan di gudang Bulog Lappadde, Parepare sebanyak 23.900 ton, namun Karantina tumbuhan Parepare akan melakukan isolasi terhadap beras asal Thailand itu. Alasannya beras Import tersebut dicurigai memiliki zat kimia melebihi ambang batas konsumsi.

“Ada lima item yang kami teliti pada beras impor dari Thailand ini, jika hasil laboratorium nantinya salah satu item melewati ambang toleransi penggunaan zat kimia pada beras tersebut maka kami rekomendasikan untuk tidak dikonsumsi,” kata Kepala seksi pelayanan operasional Karantina Tumbuhan Parepare, H. Yan Primun Fachrie kepada parenews.com siang tadi di ruang kerjanya, Kamis (26/01/2012).

Menurut Yan Primun, pihak Karantina Tumbuhan Parepare telah melakukan pemeriksaan awal diatas kapal dengan mengambil beberapa sampel beras impor yang akan disimpan di gudang Bulog Lapadde, namun pemeriksaan itu belum cukup sebelum dilakukan penyimpanan secara keseluruhan di gudang. “jadi kami baru mengambil sampel pada permukaan saja, dan itu belum cukup untuk menyimpulkan hasil laboratorium, jadi akan dilakukan pengecekan secara menyeluruh dan ketat,” katanya.

Dalam usaha melindungi kesehatan konsumen pemerintah telah menetapkan tingkat residu yang aman untuk tiap jenis pestisida pada tiap hasil tanaman yang dikonsumsi.”Ambang batas penggunaan insektisida pada tanaman padi tidak melebihi kandungan 0,1 mg/Kg, jika melebihi itu jelas kami rekomendasikan agar beras impor dari Thailand itu tidak bisa dikonsumsi untuk masyarakat Indonesia,” kata Yan Primun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 27/Permentan/PP.340/5/2009 tentang pengawasan keamanan pangan terhadap pemasukan dan pengeluaran segar asal tumbuhan (PSAT). Untuk jenis padi ambang batasnya adalah, metil klorpirifas 0,1 mg/Kg, Diflubenzuran 0,01 mg/Kg, Dikuat 10 mg/Kg, Fipranil 0,01 mg/Kg dan Thiekloprid 0,02 mg/Kg.

Siang tadi, sebanyak 7.584 ton beras impor asal Thailan kembali diturunkan di Pelabuhan Cappa Ujung melalui kapal Ratan Fidelity berbendera Bangladesh, pekan lalu juga telah didatangkan beras impor dengan jumlah menghampiri 10.000 ton melalui pelabuhan yang sama. (Fajar)

PAREPARE.PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Parepare Menaikkan tarif pas masuk penumpang di Pelabuhan Parepare dari Rp. 9000.- menjadi Rp.15.000. Kenaiikan tarif tersebut dengan alasan beberapa sarana dan fasilitas pelabuhan Parepare akan dibangun dengan anggaran yang tidak sedikit. Namun, Kebijakan Pelindo menuai protes dari masyarakat setempat.

“Pelindo tidak seenaknya menaikkan tarif tanpa alasan yang jelas dengan koordinasi dengan pihak terkait, seperti travel, pemuka masyarakat, pemilik kapal termasuk pengurus penumpang. Kenaikan tarif pas masuk pelabuhan telah disefakati bersama pengguna jasa pelabuhan,” kata Burhan Bustan, Manager Operasi PT. Pelindo Parepare kepada parenews.com sore tadi di ruang kerjanya, Selasa (24/01/2012).

Lebih jauh dikatakan Burhan, ada beberapa alasan PT. Pelindo Parepare menaikkan tarif pas masuk penumpang di pelabuhan diantaranya, akan dibangun lahan parkir kendaraan, sewa lahan parkir, pembangunan pintu gerbang pelabuhan dan pintu elekronik. “Selama ini masyarakat pengguna jasa pelabuhan mengeluhkan minimnya fasilitas pelabuhan Parepare, sehingga kami berusaha memenuhi tuntutan masyarakat dengan membangun sejumlah fasilitas pelabuhan yang menunjang kenyamanan penumpang,” katanya.

Penetapan tarif pas masuk pelabuhan menurut Burhan merupakan kewenangan PT Pelindo setempat dengan kesefakatan bersama pengguna jasa pelabuhan, sementar PT. Pelindo pusat akan membuatkan payung hukum mengenai tarif tersebut berdasarkan penetapan tarif oleh Pelindo setempat.

Burhan juga menyesalkan jika ada pengelolah travel mengeluhkan penetapan tarif pas masuk pelabuhan, karena sebelum tarif ditetapkan dikoordinasikan dengan semua pengguna jasa pelabuhan Parepare dan tarif pas masuk pelabuhan juga disefakati bersama saat dilakukan rapat koordinasi mengenai rencana penetapan tarif sehingga diputuskan secara bersama, pas masuk pelabuhan sebesar Rp. 15.000, terhitung tanggal 15 Januari 2012 diberlakukan.

“Dengan kenaikan trif masuk pelabuhan Parepare, maka Pelindo Parepare dituntut memberikan pelayanan maksimal dan menyiapkan sarana dan fasilitas untuk kenyamanan penumpang,” terang Burhan. (fajar)

PAREPARE.Letak Parepare yang dikelilingi beberapa daerah produsen hasil bumi dan laut cukup besar, sangat memungkingkan mengalami percepatan ekonomi, namun potensi itu belum dimaksimalkan, sehigga Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tertinggal jauh dari daerah lain di Sulsel. Sehingga kota ini membutuhkan pemimpin entrepreneur atau pengusaha berjiwa bisnis. Ini disampaikan ketua LSM Gerakan Masyarakat Pemerhati Ajattappareng (Gempar), Zainal Azis Mandeng kepada parenews.com, malam tadi di Restauran Dinasty, Senin (23/01/2012).

“Sudah berapa Walikota di Parepare, sampai saat ini Parepare belum memiliki perkembangan berarti, perkembangan kota masih standar saja tidak ada kemajuan pesat terutama dari sektor ekonomi, bahkan Parepare tertinggal jauh dari daerah tetangga itu terukur dari PAD. Saatnya sekarang masyarakat harus melek memilih figur Walikota yang berjiwa entreprenuer yang sudah teruji kemampuanya di dunia usaha,” kata Zainal.

Menurut Zainal pemimpin berjiwa entrepreneur merupakan sosok yang berambisi tinggi di dalam mengembangkan amanah, enerjik, percaya diri, kreatif dan inovatif, senang dan pandai bergaul, berpandangan ke depan, bersifat fleksibel, banyak inisiatif dan bertanggung jawab, optimistik, selalu berorientasi pada kemajuan ekonomi daerah dan masyarakatnya.

“Orang yang berjiwa bisnis memandang segala sesuatu bisa menjadi barang yang sangat berharga, sebagai contoh, Parepare bisa melirik potensi Kabupaten Pinrang, Barru dan Sidrap sebagai produsen hasil bumi terbesar di Sulsel dengan memanfaatkan fasilitas pelabuhan yang dimiliki Parepare dan letaknya strategis, diapit oleh tiga daerah tersebut. Ini bisa dilakukan oleh Walikota yang berjiwa etrepreneur,” ujar Zainal.

Menurut Zainal, dari beberapa figur yang digadang-gadang sebagai calon Walikota Parepare pada Pemilukada Parepare Tahun 2013, hanya dua figur yang memenuhi kriteria mampu memajukan dan mendongkrak Perekonomian Parepare yakni, Hj Fatmawati Rusdi dan Lukman Ladjoni. Keduanya telah teruji dalam dunia bisnis, mereka menapaki usahanya dari nol hingga mengalami pengembangan pesat saat ini.

“Meski saya tidak memiliki hubungan dengan Fatmawati Rusdi dan Lukman Ladjoni, tapi saya berbicara soal realita dan keduanya memilik kriteria memimpin dan memajukan Parepare. Hanya saja jika kedua figur itu akan maju dalam pemilukada Parepare, harus menggandeng birokrat senior sehingga pengelolaan pemerintahan dan pengembangan ekonomi dapat searah” katanya. (dul)

PINRANG.Proyek Pembangunan SMA Unggulan Kabupaten Pinrang senilai 14.075.391.000 bersumber dari APBD Tahun 2011 telah berakhir masa kontraknya sejak tanggal 28 Desember 2011, namun sampai saat ini belum rampung. Ironisnya, dana proyek tersebut telah dicairkan oleh rekanan seratus persen, ini berdasarkan temuan LSM Gerakan Masyarakat Pemerhati Ajattappareng (Gempar).

“Berdasarkan hasil investigasi Gempar pada tanggal 1 Januari 2012, maka hasil analisa kami berdasarkan fakta lapangan proyek tersebut baru rampung lebih kurang 65 persen. Sementara data yang kami dapatkan, dana proyek tersebut telah dicairkan 100 persen, sehingga kami simpulkan telah terjadi manipulasi data pada proyek tersebut dengan modus pelaporan kemajuan pekerjaan 100 persen,” kata Zainal Azis Mandeng, Ketua LSM Gempar kepada parenews.com siang tadi, Minggu (22/01/2012).

Menurut Zainal, manipulasi data pelaporan kemajuan pekerjaan proyek pembangunan gedung SMA Unggulan yang dilaksanakan PT. Mulia Jaya Abadi Mandiri, sehingga anggarannya dicairkan seratus persen kendati pekerjaan belum rampung.”Tindakan tersebut merugika keuangan negara, sehingga beberapa pihak yang terkait harus bertanggung jawab atas pencairan dana seratus persen tersebut,” ujarnya.

Hasil investigasi LSM Gempar pada proyek Pembangunan SMA Unggulan Kabupaten Pinrang, disimpulkan adanya dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara miliaran rupiah, sehingga LSM Gempar telah melakukan pengaduan secara tertulis ke Kejaksaan Tinggi Sulselbar dengan nomor surat pengaduan: 07/Gempar/1/2012.

“Laporan pengaduan LSM Gempat tidak mengada-ada, kami memiliki beberapa alat bukti seperti, rekaman dari berbagai sumber yang layak dipercaya dan beberapa dokumentasi pekerjaan konstruksi SMA Unggulan yang dapat dijadikan acuan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan,” terang Zainal.

Pengaduan LSM Gempar ke Kejaksaan Tinggi Sulselbar ditembuskan ke berbagai pihak terkait untuk ditindak lanjuti antara lain, Menteri Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Bupati Pinrang, Kapolres Pinrang serta sejumlah LSM anti korupsi. (dul)

PAREPARE.Hasil pemeriksaan Inspektorat Pengawasan Khusus Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) dan Inspektorat Sulsel terkait mutasi dilakukan Pelaksana tugas (Plt) Walikota Parepare disimpulkan cacat hukum, Sehingga Mendagri merekomendasikan kepada gubernur Sulsel agar memerintahkan kepada Plt Walikota Parepare untuk menganulir 43 pejabat pemkot yang telah dimutasi tanpa prosedural. Hanya saja, sampai saat ini Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo belum menindak lanjuti.

Ketua Komunitas Perempuan Anti Kekerasan (Kompak), Andi Sumarti Tabbu kepada Parenews.com malam tadi, Jum’at (20/01/2012) menilai, rekomendasi Mendagri untuk menganulir mutasi 43 pejabat Pemkot Parepare diabaikan gubernur Sulsel karena diduga, perhatian Syahrul lebih banyak tersedot pada persiapan Pemilihan Gubernur Sulsel Tahun 2013.

“Tidak salah kalau masyarakat memberikan penafsiran negatif terkait belum ditindak lanjutinya rekomendasi Mendagri oleh Gubernur Sulsel tentang penganuliran 43 pejabat Pemkot yang telah dimutasi Plt. Walikota Parepare. Wajar jika ada masyarakat Parepare menilai, belum ditindak lanjutinya rekomendasi tersebut untuk mengamankan kantong suara Syahrul di Parepare dalam rangka pertarungan Pilgub Sulsel Tahun 2013. Posisi Syamsu Alam, sebagai Plt Walikota Parepare sangat berpotensi dalam memberikan kontribusi suara kepada calon gubernur,” kata Sumarti.

Lebih jauh dikatakan Sumarti, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo harus secepatnya menindak lanjuti rekomendasi Mendagri tersebut, agar tidak menperluas ruang masyarakat Parepare untuk memberikan penafsiran negatif, sehingga bisa menurunkan kredibilitas Syahrul di Parepare. “Sebagai abdi masyarakat, pejabat negara harus kesampingkan dulu urusan politik, jika amanah dan aturan ditegakkan tidak perlu lagi repot-repot bikin pencitraan, masyarakat pasti akan memilih kembali,” katanya.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Sulsel No. 700 04 1962b 1v itprov tanggal 18 November 2011 menemukan, Plt Wali Kota Parepare telah melakukan pengangkatan dan mutasi jabatan di lingkungan Pemkot Parepare melalui tiga SK, yakni, No 821.21-16-2011, Nomor 821.22.17.2011 dan Nomor 821.23.18.2011 tanggal 22 Juni 2011 tanpa persetujuan Mendagri. Sehingga mutasi pegawai tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. PP No.49 Tahun 2008 pasal 126 ayat (1), pasal 130 dan pasal 132A, yang merumuskan, pelaksana tugas Kepala Daerah, Walikota atau Bupati, dilarang melakukan mutasi pegawai dalam lingkup pemerintahannya tanpa persetujuan menteri dalam negeri. (dul)

PAREPARE.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Parepare, Andi Rapiuddin, S.Sos, M.Hum akan terapkan reformasi agraria dengan melakukan sejumlah pembaharuan melalui sistim pelayanan efisien, murah dan cepat. Ini disampaikan kepada parenews.com sore tadi di ruang kerjanya, Selasa (17/01/2012).

“Masyarakat yang akan bermohon sertifikat tanah, kami sarankan tidak melalui perantara, langsung saja ke loket kantor BPN, karena disitu tertera biaya penerbitan sertifikat. Asal memenuhi syarat dan bayar sesuai PP 13, deadline waktunya 98 hari,” kata Rapiuddin.

Masyarakat juga dihimbau agar menghindarai pelayanan face to face dari oknum pegawai pertanahan atau calo, karena itu pemicu terjadinya keterlambatan pelayanan dan membengkaknya pembayaran penerbitan sertifikat tanah, sehingga masyarakat sering menilai, penerbitan sertifikat di BPN dengan birokrasi sangat berbelit dan biaya mahal.

“Kami berkomitmen mendukung reformasi agraria dengan membekali staf kantor pertanahan Parepare dengan penguasaan IT, karena BPN Parepare mulai Tahun 2012 menerapkan sistim on line untuk proses penerbitan sertifikat guna menpermudah pelayanan dengan target cepat dan efiesen. Selain itu setiap hari kami mengingatkan kepada seluruh pegawai BPN Parepare untuk memberikan layanan dengan baik kepada masyarakat. Apabila ada pemohon sertifikat tanah merasa dipersulit pelayanan oleh pegawai BPN, maka segera melaporkan langsung, kami tidak segan-segan menindaki oknum tersebut,” ujar Rapiuddin.

BPN Parepare tahun 2012 mengeluarkan program sertifikasi gratis sebanyak 500 bidang terdiri dari, 400 bidang untuk program Nasional dan 100 bidang bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Sosialisai sertifikasi gratis tersebut mulai dilakukan senin kemarin dengan melibatkan Camat dan Kepala Keluarahan, sosialisasi itu akan diteruskan oleh Lurah kepada masyarakatnya masing-masing.

“Bagi masyarakat pelaku UKM yang akan mendafatar pada program sertifikasi gratis, harus mendapat rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat. Sementara bagi masyarakat yang ingin mendaftar untuk program sertifikasi Prona, melalui kantor kelurahan masing-masing. Yang jelas, kami terus meningkatkan pelayanan, namun itu akan terwujud dengan kerja sama semua staf kantor BPN Parepare dan dukungan masyarakat,” jelas Rapiuddin. (fajar)