PAREPARE.Komisi II DPRD Kota Parepare, tengah membahas anggaran untuk biaya ujian kompetensi untuk Sekolah Menengah Kejuruan Kota Parepare, dengan sasaran agar siswa terbebas dari biaya ujian kompetensi.

Ketua Komisi II DPRD Kota Parepare, Ir.H.Kaharuddin Kadir kepada Parenews.com siang tadi di ruang kerjanya mengatakan, Komisi II akan berusaha membebaskan biaya ujian kompetensi bagi siswa SMK Negeri maupun dengan peserta ujian Tahun 2012 sebanyak 1022 siswa dari  13  SMK Negeri dan swasta.

“Kalaupun kondisi keuangan Pemkot tidak bisa menalangi secara keseluruhan biaya ujian kompetensi siswa SMK Parepare, setidaknya kami dari Komisi II akan berupaya memberikan subsidi 75 persen,  sehingga ini dapat meringankan beban orang tua siswa karena hanya mengeluarkan biaya 25 persen,” kata Kaharuddin.

Lebih jauh dikatakan Legislator asal Partai Golkar itu, komisi II DPRD Kota Parepare berusaha agar semua warga Parepare dapat menikmati pendidikan sampai tingkat menengah atas secara gratis, namun dengan kondisi keuangan Pemkot yang tidak memungkinkan untuk mewujudkan hal itu, namun tetap berupaya untuk menekan biaya pendidikan khususnya pada Sekolah Menengah Kejuruan yang memerlukan biaya yang tidak sedikit.

“Kami juga telah menyampaikan kepada pihak Dinas Pendidikan, untuk menunda kegiatan yang tidak terlalu penting dengan lebih fokus mengalokasikan anggaran tersebut untuk biaya pendidikan, utamanya dalam memberikan subsidi pada Sekolah Menengah Kajuruan yang memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk setiap siswa,” ujar Kaharuddin.

Komisi II DPRD Kota Parepare diperkirakan akan mengalokasikan dana untuk subsidi biaya ujian kompetensi SMK Negeri dan swasta sebesar Rp. 250 juta untuk Tahun 2012, sehingga biaya ujian kompetensi 1022 siswa SMK bakal tidak dibebankan lagi pada orang tua siswa.

“Jadwal ujian kompetensi SMK Tahun 2012 akan digelar awal Februari tahu ini, jika sampai memasuki ujian kompetensi, APBD Parepare belum disahkan, komisi II telah menyampaikan kepada Dinas Pendidikan untuk menalangi kebutuhan siswa tersebut. Biayanya nanti akan diganti setelah pengesahan APBD, itu jika sampai memasuki bulan Februari APBD Parepare belum disahkan,” terang Kaharuddin. (Fajar)

SOPPENG.Tidak sedikit alumni Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Irsyad DDI Pattojo sukses menembus perguruan tinggi negeri, keberhasilan ini atas penerapan tujuh kompetensi pelajaran dengan mengusung visi, cerdas secara spritual.

“Kami terapkan sistim pembelajaran berbasis mutu, sehingga siswa dipacu menguasai disiplin ilmu sesua jurusannya, juga dituntut memilih salah satu bidang studi dari tujuh kompetensi bidang studi yang menjadi kewajiban untuk dikuasai siswa,” jelas Najemuddin,

S.Ag, M.Pd.I kepada parenews.com siang tadi diruang kerjanya. Sistim pembelajaran berbasis kompetensi diterapkan Madarasah Aliyah yang berbasis di Desa Rampegading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, selain membuahkan hasil dengan ditembusnya masuk perguruan tinggi negeri oleh beberapa alumni sekolah ini setiap tahunnya, Madrasah Aliyah Ponpes Al-Irsyad Patojo juga berhasil meluluskan siswanya setiap tahun masuk Universitas Al-Azhar Mesir.

“Ketujuh kompetensi bidang studi yang kami terapkan yakni, Qira’atil kutub (pendalaman kitab kuning), Bahasa, Seni Islam, Olahraga, praktek IPA, Tahfidz/Qira’atul Qur’an dan Dakwah. Untuk menegakkan siar Islam, setiap bulan Ramadhan siswa dilibatkan dalam tim dakwah untuk memberikan pencerahan siar ISlam kepada masyarakat, sebagaian juga memimpin shalat tarwih,” kata Najemuddin.

Segudang prestasi berhasil diraih oleh siswa MA Ponpes Al-Irsyad DDI Pattojo diantaranya, juara kedua tingkat Nasional pada lomba Seni membaca Al-Quran di Palembang, November 2011. Bidang Olahraga, seperti Volly dan sepak Bola juga bertengger pialanya di sekolah ini, pada kompetisi tingkat daerah maupun provinsi. ( Rusdi )

PAREPARE.Komite SMP Negeri 1 Parepare menuai sorotan dari LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) atas uang yang dipungut Komite dari sejumlah orang tuamurid, namun kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, Drs Arifuddin dari Dinas Pendidikan KOta Parepare, menilai tindakan tersebut wajar dilakukan.

“Berdasarkan laporan tertulis LSM Lira yang menuding, pihak Komite SMP Negeri 1 Parepare telah melakukan pungutan liar terhadap siswa yang baru masuk,namun setelah kami melakukan kros cek, ternyata pungutan tersebut tidak dikategorikan sebagai bentuk pungutan liar, melainkan sumbangan sukarela dari orang tua siswa berdasarkan surat pernyataan masing-masing yang menyatakan, sumbangan tersebut diberikan ke sekolah dengan sukarela,” kata Arifuddin kepada Parenews.com siang tadi di ruang kerjanya, Rabu (09/11/2011).

Menurut Arifuddin, pihaknya akan menyampaikan secara tertulis kepada LSM Lira terkait tudingan pungutan liar di SMP Negeri 1 Parepare, berdasarkan rapat daninvestigasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Parepare tidak ditemukan adanya pungutan liar. “Sebenarnya hanya terjadi miss komunikasi antara pihak komitesekolah dengan LSM Lira, padahal jika diberikan penjelasan secara rinci, maka kami yakin tidak terjadi kekisruhan seperti ini. Namun semuanya sudah jelas dan persolan tudingan pungutan liar kami anggap selesai dan tidak terjadi seperti yang diperkirakan dan kami akan memberikan jawaban kepada LSM bersangkutan,”katanya.

Ditegaskannya, pendidikan dasar yakni SD dan SMP tidak dipungut biaya, kalaupun ada dan diputuskan dari hasil rapat komite sekolah maka sumbangan tersebut tidak boleh mengikat dan berdasarkan kemampuan orang tua siswa. “Jika bukti tanda terima uang dan pernyataan dari orang tua siswa dijadikan dasar oleh LSM tersebut sebagai bukti terjadinya pungutan liar di Sekolah, kami nilai itu wajar dan merupakan pegangan bahwa uang tersebut dipertanggungjawabkan. Adapun menyangkut nilai, itu bisa saja ditentukan sesuai dengan kebutuhan yang akan diprogramkan komite, namun dalam perjalanannya disesuaikan dengan kemampuan orang tua siswa, yang jelas tidak bersifat mengikat dan berdasarkan pantauan kami, banyak orang tua siswa tidak menyumbang sementara yang sudah memberikan sumbangan mengaku secara sukarela,” terang Arifuddin.

Sebelumnya, LSM LIRA menyampaikan kepada Parenews.com mengenai hasil temuan adanya pungutan liar terhadap proses penerimaan siswa baru di SMP Negeri 1 Parepare yang dilakukan oleh Komite SMP Negeri 1, namun hasil monitoring dan investigasi Dinas Pendidikan Kota Parepare tidak menemukan indikasi pungutan liar.
(andi fajar)

PAREPARE.Dana Bantua Operasional Sekolah (BOS) pemerintah kota Parepare diduga sengaja diparkir oleh pejabat Dinas Pendidikan Kota Parepare. Pasalnya, Dana BOS untuk triwulan ketiga (Juli sampai September) belum juga tersalurkan sampai saat ini, padahal aturannya dana tersebut tersalur ke sekolah paling lambat tujuh hari kerja pada awal bulan Juli 2011. Ini disampaikan ketua LSM Benteng Ampera, Muh. Fihir, S.H kepada parenews.com malam tadi, Senin (19/09/2011).

“Tidak ada alasan pemerintah kota Parepare melalui Dinas Pendidikan Parepare menunda pencairan dana BOS pada triwulan ketiga ini untuk disalurkan ke sekolah karena sudah hampiri memasuki triwulan keempat tahun 2011. Lambatnya pencairan dana BOS di Parepare mengindikasikan adanya tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh oknum pejabat tertentu,” ujar Fihir.

Lebih jauh dikatakan aktivis LSM ini, Benteng Ampera banyak menerima pengaduan dari pihak sekolah tentenag lambatnya pengucuran dana bos tahun 2011 yang rata-rata diterima setelah hampir selesai triwulan, baik triwulan pertama, kedua dan untuk triwula ketiha belum juga diterima pihak sekolah sampai saat ini.

Kendati Benteng Ampera belum memastikan terjadinya pelanggaran hukum atas pengelolaan dana BOS di Parepare, namun dari hasil investigasi sementara, ditemukan ketidak sesuaian pengelolaan dan pengucuran dana BOS ke sekolah dan sementara melacak beberapa rekening pribadi yang diduga tempat parkir dana BOS.

“Tim Investigasi LSM Benteng Ampera tengah melakukan penelitian dan penyelidikan tentang alur pengucuran dana BOS dan dana sertifikasi guru, informasi yang kami terima dana sertifikasi dan dana BOS di terima oleh pihak sekolah dan guru bersertifikasi diterima di Bank lain setelah sebelumnya ditarik dari Bank Pembangunan Daerah. Kebenaran Informasi itu sementara kami teliti dan selidiki,” kata Fihir.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare, Drs. Mustafa Mappangara mengakui belum tersalurkan dana BOS ke sekolah, ini dikarenakan dalam tahap membenahi dan mengatur penyaluran dana tersebut ke rekening sekolah masing-masing yang menerima dana BOS.

“Tidak ada kewenangan Dinas Pendidkan mencairkan dana BOS, karena dana tersebut langsung masuk ke rekening sekolah masing-masing,” kata Mustafa kepada parenews.com malam tadi dibalik telepon selulernya.(dul)

PAREPARE.Hasil Ujian Akhir Nasional (UAN) Tingkat Sekolah Dasar di Kota Parepare membuahkan kelulusan 100 persen dengan pencapaian nilai yang sangat tinggi dan merata diseluruh SD se kota Parepare, sehingga Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) menilai pelaksanaan UAN terindikasi tidak fair. Ini disampaikan Walikota LIRA Parepare, Ruslan Amin kepada Parenews.com malam tadi, Kamis (23/06/2011).

“Berdasarkan nilai ujian diperoleh murid SD secara merata disemua sekolah, baik SD Unggulan maupun SD pinggiran, pencapaian nilai ujian murid sama bahkan ada sekolah pinggiran mengungguli nilai ujian murid SD unggulan, sehingga kami juga berkesimpulan agar pemerintah Kota Parepare menghapuskan status SD Unggulan, karena tidak ada prestasi menonjol melebihi prestasi murid SD pinggiran atau bukan unggulan,” kata Ruslan.

Hasil investigasi LIRA dengan mengambil sampel perbandingan perolehan nilai ujian murid SD Unggulan dan non unggulan atau Sekolah pinggiran, tergambar dengan jelas kualitas sekolah Dasar di tingkat kota Parepare adalah sama, sehngga klasifikasi SD unggulan di nilai hanya sebatas pepesan kosong dan akal-akalan Dinas Pendidikan Kota Parepare.

Dibeberkan Ruslan, LIRA mencatat beberapa keganjilan dan pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan UAN tanggal 10 sampai 12 Mei 2011 diantaranya, absen ujian diedarkan langsung oleh pengawas saat murid mengerjakan soal ujian, lembaran ujian dibuka di ruang panitia dan dikoreksi padahal harusnya diselesaikan di ruangan ujian, beberapa hp peserta ujian tidak disita sehingga diduga sebagai alat mengirim dan menerima jawaban, ditemuka guru memberikan jawaban dan mengajar peserta ujian.

“Untuk membuktikan tingkat akurasi hasil pantauan dan analisa kami, maka LSM LIRA menantang Dinas Pendidikan kota Parepare menggelar kembali ujian dengan soal yang sama dengan pengawas dari LIRA. Tantangan ini bukan untuk menganulir hasil UAN, tetapi untuk membuktikan akurasi hasil pantauan LIRA dengan kesimpulan, pelaksanaan Ujian Akhir Nasional selama ini di kota Parepare menyalahi aturan, sekaligus menunjukkan bahwa hasil jawaban murid tidak murni.
(andi fajar)

PAREPARE.Jumlah kelulusan siswa SMP Negeri 1 Parepare pada Ujian Akhir Nasional (UAN) Tahun 2011 mencapai 100 persen, dilengkapi dengan berhasilnya 3 siswa pada sekolah berstandar Nasional itu meraih nilai sempurna atau 10 untuk pelajaran Matematika.

Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Parepare, Mansyur, S.Pd, M.Pd kepada Parenews.com sore tadi diruang kerjanya, Selasa (07/06/2011) mengatakan, nilai sempurna hasil  UAN Tahun 2011 diraih oleh 3 siswa SMP Negeri 1 yakni, Devi Sulistya, Suhadria dan Ricky.  Sementara nilai rata-rata diperoleh siswa pada UAN tahun ini cukup memuaskan.

“Sudah empat tahun terakhir ini, SMP Negeri 1 mencatat kelulusan seratus persen, prestasi itu diraih atas kerja sama semua pihak, baik guru, staf, siswa dan orang tua siswa. Setiap menghadapi UAN, kami meberikan jam belajar tambahan pada siswa kelas tiga dengan memperdalam mata pelajaran yang diujikan pada UAN, serta membuat latihan soal-soal UAN,” terang Mansyur.

Lebih jauh Mansyur mengatakan, metode pengajaran diterapkan SMP Negeri 1 Parepare selama ini yakni strategi pembelajaran aktif yang lebih berorientasi pada keaktifan siswa dalam belajar.

“Siswa dimotivasi untuk aktif mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan mengulangi dan menpelajari kembali pelajaran yang telah dijelaskan, baik secara kelompok diluar jam sekolah maupun bimbingan orang tua siswa. Jadi peran aktif orang tua pada metode pembelajaran yang diterapkan itu sangat penting,” katanya. (ruslan nawir)

WATAMPONE.Pihak Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone melakukan pemotongan beasiswa terhadap ratusan mahasiswa secara sepihak tanpa alasan jelas. Akibatnya puluhan Mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa dengan menprotes kebijakan pihak STAIN yang dinilai sepihak, Senin (30/05/2011).

Demonstran yang menamakan diri Forum Mahasiswa Pro Demokrasi (FMPD) dihalaman kampus STAIN Watampone, menuntut transparansi pihak STAIN mengenai kebijakan pemotongan beasiswa yang didapatkan oleh ratusan mahasiswa.

“Kita melakukan aksi pada hari ini dengan harapan ada forum bentuk civitas akademik, kemudian mengundang seluruh mahasiswa untuk memberikan penjelasan secara tranparansi tentang beasiswa yang selama ini ada pemotongan dengan alasan peruntukan honor panitia. Tindakan pemotongan tersebut merupakan bentuk penyimpangan, karena hak mahasiswa diambil alih oleh oknum-oknum tertentu, ” tutur Enal salah seorang demonstran kepada parenews.com.

Demonstran juga menuntut pihak STAIN untuk memberikan penjelasan terhadap keberadaan mobil dinas yang telah lama tidak berada di kampus agar segera dihadirkan di kampus STAIN.

Demo yang digelar mahasiswa tersebut sebelumnya berlangsung tertib, namun tiba-tiba ricuh dan nyaris bentrok antara mahasiswa dengan satpam kampus. Ini dipicu, saat Satpam mengusir mahasiswa keluar halaman kampus atas perintah Kepala Bagian Umum STAIN, Sulaiman Rafi.(yusdi)