PAREPARE.Letak Parepare yang dikelilingi beberapa daerah produsen hasil bumi dan laut cukup besar, sangat memungkingkan mengalami percepatan ekonomi, namun potensi itu belum dimaksimalkan, sehigga Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tertinggal jauh dari daerah lain di Sulsel. Sehingga kota ini membutuhkan pemimpin entrepreneur atau pengusaha berjiwa bisnis. Ini disampaikan ketua LSM Gerakan Masyarakat Pemerhati Ajattappareng (Gempar), Zainal Azis Mandeng kepada parenews.com, malam tadi di Restauran Dinasty, Senin (23/01/2012).

“Sudah berapa Walikota di Parepare, sampai saat ini Parepare belum memiliki perkembangan berarti, perkembangan kota masih standar saja tidak ada kemajuan pesat terutama dari sektor ekonomi, bahkan Parepare tertinggal jauh dari daerah tetangga itu terukur dari PAD. Saatnya sekarang masyarakat harus melek memilih figur Walikota yang berjiwa entreprenuer yang sudah teruji kemampuanya di dunia usaha,” kata Zainal.

Menurut Zainal pemimpin berjiwa entrepreneur merupakan sosok yang berambisi tinggi di dalam mengembangkan amanah, enerjik, percaya diri, kreatif dan inovatif, senang dan pandai bergaul, berpandangan ke depan, bersifat fleksibel, banyak inisiatif dan bertanggung jawab, optimistik, selalu berorientasi pada kemajuan ekonomi daerah dan masyarakatnya.

“Orang yang berjiwa bisnis memandang segala sesuatu bisa menjadi barang yang sangat berharga, sebagai contoh, Parepare bisa melirik potensi Kabupaten Pinrang, Barru dan Sidrap sebagai produsen hasil bumi terbesar di Sulsel dengan memanfaatkan fasilitas pelabuhan yang dimiliki Parepare dan letaknya strategis, diapit oleh tiga daerah tersebut. Ini bisa dilakukan oleh Walikota yang berjiwa etrepreneur,” ujar Zainal.

Menurut Zainal, dari beberapa figur yang digadang-gadang sebagai calon Walikota Parepare pada Pemilukada Parepare Tahun 2013, hanya dua figur yang memenuhi kriteria mampu memajukan dan mendongkrak Perekonomian Parepare yakni, Hj Fatmawati Rusdi dan Lukman Ladjoni. Keduanya telah teruji dalam dunia bisnis, mereka menapaki usahanya dari nol hingga mengalami pengembangan pesat saat ini.

“Meski saya tidak memiliki hubungan dengan Fatmawati Rusdi dan Lukman Ladjoni, tapi saya berbicara soal realita dan keduanya memilik kriteria memimpin dan memajukan Parepare. Hanya saja jika kedua figur itu akan maju dalam pemilukada Parepare, harus menggandeng birokrat senior sehingga pengelolaan pemerintahan dan pengembangan ekonomi dapat searah” katanya. (dul)

PAREPARE.Pelaksanaan hak interpelasi anggota SPRD Kota Parepare akhirnya terlaksana siang tadi, Kamis (12/01.2012) dengan 25 pertanyaan ditujukan kepada pemerintah Kota Parepare terkait pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2012. Kendati pihak eksekutif belum memberikan jawaban, namun Pelaksana tugas (Plt) Walikota, H. Syamsu Alam meragukan beberapa jawaban yang akan diberikan kepada anggota DPRD.

“Kami akan berikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan anggota DPRD, pasti ada jawaban yang kami berikan secara tertulis bakal tidak memuaskan anggota DPRD. Yang pasti kami tidak meyelewengkan keuangan Pemkot Parepare,” ujar Syamsu Alam saat dicegat wartawan usai mengikuti sidang interpelasi.

Sidang Interpelasi dipimpin ketua DPRD Parepare, H. Muhadir Haddade, S.H menghadirkan Plt. Walikota Parepare bersama sejumlah kepala unit kerja dalam lingkup Pemkot Parepare, berlangsung singkat sekira kurang dari sejam. Ini karena 25 pertanyaan dibacakan Muhadir untuk menunggu jawaban dari Plt Walikota Parepare, ternyata pihak eksekutif belum siap memberikan jawaban.

Dalam sidang, Muhadir mengatakan, interpelasi yang diajukan oleh 15 anggota DPRD dari 25 anggota dengan alasan pengelolaan keuangan amburadul sehingga diperlukan penjelasan dari Plt. Walikota Parepare. Sementara 25 pertanyaan diajukan dengan subtansi pengelolaan keuangan diantaranya, tidak terbayarnya kegiatan rutin SKPD, beberapa proyek telah diselesaikan rekanan belum terbayar, sementara ada proyek miliaran belum rampung justru dibayarkan seratus persen, dana sertifikasi guru, pendidikan gratis, adanya dana terparkir diluar kas daerah per 31 Desember.

“Khusus pengadaan 2 mobil pemadam kebakaran yang masuk dalam agenda pertanyaan interpelasi, sangat diperlukan jawaban lebih detail. Pasalnya, selaian dinilai menyalahi prosedur karena dananya telah dicairkan sebelum terbentuknya unit layanan pengadaan, juga kedua mobil damkar tersebut dinilai mark up, karena Kota Palopo dengan jenis dan jumlah mobil damkar sama anggarannya cuma Rp. 400 juta, sementara Parepare menganggarkan Rp. 900 juta,” kata Muhadir.

Sementara pengusul Interpelasi, H. Rahman Saleh dalam tanggapannya mengatakan, interpelasi tidak perlu ditakuti dan sangat salut atas kehadiran Plt. Walikota pada sidang interpelasi. “Meski baru kali ini, interpelasi dilaksanakan sepanjang sejarah DPRD Parepare, namun ini bukan hal luar biasa sehingga tidak perlu diapresiasikan negatif apalagi jika diartikan untuk menjatuhkan plt. Walikota,” katanya.

Sidang Interpelasi akhirnya ditunda beberapa hari untuk menunggu jawaban dari Plt. Walikota atas 25 pertanyaan yang telah diajukan oleh pengusul interpelasi melalui ketua DPRD Parepare. (fajar)

PAREPARE.Rapat Paripurna DPRD Kota Parepare siang tadi, Kamis (05/01/2012) memutuskan menerima usulan penggunaan hak interpelasi anggota DPRD yang diusulkan 16 legislator setempat dari 25 anggota DPRD, usulan ini diterima karena dinilai telah melebihi standar minimal pengajuan interpelasi.

Kurtafati, dari Fraksi Golkar dalam rapat paripurna mengatakan, pengajuan hak interpelasi dilakukan dengan alasan telah terjadi kekisruhan dan ketidak jelasan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Parepare sehingga berbuntut dengan tidak terbayarnya beberpa kegiatan seperti, puluhan proyek yang sudah diselesaikan kontraktor, honor sertifikasi guru, belanja rutin SKPD, gaji tenaga honorer.

“Sudah beberapa kali DPRD memanggil Bahagian Keuangan serta unit kerja yang berkompoten dalam lingkup Pemkot Parepare untuk menjelaskan tertundanya pembayaran beberapa kegiatan yang telah dianggqarkan dalam APBD dan APBN Tahun 2011, namun selalu hanya berjanji untuk menyelesaikan tunggakan Pemkot Parepare, sampai tutup Tahun 2011 pembayaran tidak direalisasikan,” kata Kurtafati.

DPRD telah menawarkan beberapa solusi kepada pemerintah Kota Parepare dalam mengatasi krisis keuangan, termasuk telah menawarkan pinjaman tanpa bunga dari salah satu Bank untuk menutupi utang pemkot dari beberapa kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun 2011, hanya saja kata Kurtafati, tawaran tersebut tidak direspon Pemkot Parepare sehingga langkah interpelasi sangat diperlukan untuk mendengar keterangan langsung dari Plt.Walikota Parepare terkait kisruhnya pengelolaan keuangan.

Rahman Saleh dari Partai Keadilan Sejahtera, turut mengajukan hak interpelasi menilai, intepelasi sekaligus mengukur kemampuan Pelaksana tugas (Plt) Walikota Parepare, H.Syamsu Alam dalam mengelolah pemerintahan. “Jika memang tidak mamapu mengelolah pemerintahan Parepare, lebih baik mundur saja daripada menimbulkan beberapa kekisruhan termasuk dalam pengelolaan keuangan,” terangnya.

Dalam rapat Paripurna berlangsung lebih 3 jam itu belum diputuskan jadwal pelaksanaan interpelasi, rapat yang dipimpin Ketua DPRD, H. Muhadir Haddade, S.H memngembalikan kepada pengusul interpelasi untuk membahas secara internal mengenai waktu pelaksanaan interpelasi. (fajar)

PAREPARE.Peluang perempuan menjadi walikota Parapare sangat besar, sehingga saatnya wanita ambil bagian dalam proses seleksi kepeminpinan daerah pada polkada Parepare mendatang. Alasannya, jumlah pemilih perempuan lebih banyak dan wanita lebih memahami kebutuhan paling nyata yang mereka hadapi sehari-hari. Ini
disampaikan Ketua Komunitas Perempuan Anti Kekerasan (Kompak), Andi Sumarti Tabbu kepada Parenews.com malam tadi.

“Banyaknya pemilih perempuan, maka perempuan bisa menggalang kekuatan dan dukungan dari kaumnnya. Sesuai pengamatan kami di Parepare, wanita memiliki mesin politik yang dapat diberdayakan seperti, kelompok arisan, pengajian yang terorganisir dalam majelis taklim, organisasi formal seperti PKK, organisasi sosial,
dan paguyuban. Sehingga saatnya perempuan bertarung dalam Pilkada Parepare dengan memanfaatkan potensi-potensi dari kaumnya sendiri,” terang Sumarti.

Menurut Andi Damang, sapaan akrab Andi Sumarti Tabbu, selama ini wanita hanya dijadikan obyek perebutan suara bagi para calon Walikota dengan mengumbar janji menperjuangkan kepentingan dan aspirasi perempuan, namun ketika kandidat tersebut terpilih jadi walikota, tidak komitmen dengan janjinya.

“Kami mengajak kepada kaum perempuan di Parepare, jika ingin aspirasi dan hak-hak wanita di implementasikan, maka saatnya kita mengusung dan memilih wanita untuk memimpin Kota Parepare pada Pilkada mendatang. Segmentasi pemilih berdasarkan gender selalu menjadi perhitungan para calon kepala daerah, maka saatnya kaum perempuan memanfaatkan potensi ini jangan cuma kita kaum perempuan yang dimanfaatkan para kandidat Walikota Parepare,” kata Andi Damang.

Saat disinggung mengenai figur wanita yang layak diusung sebagai bakal calon Walikota pada Pemilukada Parepare tahun 2013 mendatang, Damang membidik Istri Bupati Sidrap, Hj Fatmawati Rusdi yang memiliki potensi menjadi wanita pertama sebagai Walikota Parepare mendatang.

“Fatmawati memenuhi kriteria dan kami yakini dapat memajukan Parepare dalam segala sektor jika dipercayakan menjadi Walikota Parepare. Alasannya, selain sukses memimpin perusahaan, berkembangnnya Kabupaten Sidrap selama dinakhodai suaminya, Rusdi Masse, tidak lepas dari andil Fatmawati sebagai ketua PKK. Meski Fatmawati sibuk mendampingi suaminya dan mengelolah perusahaannya di Jakarta, perhatiannya terhadap warga Parepare yang merupakan tempat kelahirannya cukup besar, itu karena Fatmawati memiliki sensitivitas gender yang cukup besar,” ujar aktivis yang gencar menperjuangkan hak-hak perempuan.

Lebih jauh dikatakan, sudah saatnya perempuan Parepare menjadikan momentum Pemilihan Walikota mendatang menggalang persatuan untuk menperkuat isu perempuan, sehingga perempuan tidak menjadi komuditas politik dalam pemilihan Walikota Parepare mendatang.(dul)

POLEWALI.DPRD Kabupaten Polewali Mandar tidak merespon DPP Partai Buruh atas usulan pemberhentian atau recall terhadap legislator asal Partai Buruh, H.Andi Muhtadin M. Surat Permohonan proses pergantian antar waktu (PAW) DPP Partai Buruh dengan Nomor: AB.III.221 A/DPP Partai BUruh/III/2011 kepada ketua DPRD Kabupaten Polman, hanya mendapat balasan surat dari ketua Badan Kehormatan DPRD Polman tanpa nomor surat dengan inti penolakan PAW.

Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Polman, M.Amin Saeri menyesalkan sikap DPRD Kabupaten Polman yang tidak merespon usulan Pratai Buruh untuk menarik Muhtadin dari DPRD Polman, padahal Muhtadin tidak mewakili lagi Partai Buruh di DPRD Polman karena sudah diberhentikan dari Partai Buruh berdasarkan surat keputusan DPP Partai Buruh tentang pencabutan kartu tanda anggota Andi Muhtadin atau pemecatan sebagai anggota atau kader Partai Buruh.

“Keberadaan Andi Muhtadin sebagai anggota DPRD Kabupaten Polman, kami nilai ilegal karena tidak mewakili lagi Partai Buruh, sementara penetapannya sebagai anggota DPRD Periode Tahun 2009 – 2014 mewakili Partai Buruh. Karen keluarnya keputusan DPP Partai Buruh untuk pemberhentian sebagai anggota Partai Buruh, maka otomatis keberadaan Muhtadi di DPRD tidak mewakili lagi Partai Buruh maka otomatis gugur haknya sebagai anggota DPRD karena tidak lagi mewakili partai,” kata Amin.

Menurut Amin, ketua DPRD dan Badan Kehormatan DPRD Polman, Andi Kamaluddin tidak mengerti undang-undang dan sususunan keanggotaan DPRD. Karenanya apa yang disebut oleh Pasal 12 huruf b UU Parpol, diberhentikan dari keanggotaan partai politik karena melanggar anggaran dasar dan rumah tangga yang dikukuhkan dalam Pasal 85 ayat 1 huruf c UU Susduk yang menyatakan anggota berhenti antar waktu karena diusulkan partai politik yang bersangkutan.

Muhtadin dipecat dari Partai Buruh akibat perbuatannya memalsukan dokumen dan stempel organisasi Partai Buruh Kabupaten Polman untuk mengambil uang di Bank untuk kepentingan pribadinya, perbuatannya itu merusak nama baik partai sehingga oknum tersebut dilaporkan ke polisi sebagai bentuk tindak pidana dan saat ini tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Polman.

“Sangat keliru jika pihak DPRD Polman tidak menproses PAW Muhtadin dengan alasan yang bersangkutan masih dalam proses persidangan dan belum mendapat kekuatan hukum tetap. Jika Ketua DPRD dan Ketua BK DPRD Polman obyektif mencermati Undang-undang, maka segera melakukan PAW terhadap Muhtadin berdasarkan usulan Partai yang mengusungnya tanpa menunggu proses hukum Muhtadin, karena partai telah memutuskan bahwa Muhtadi telah melanggar AD/ART Partai Buruh sebagai alasan untuk memecat Muhtadin dan menariknya dari DPRD Polman dan Undang-undang Susduk keanggotaan DPRD sangat jelas mengatur tentan tata cara PAW, kenapa justru pihak DPRD Polman mengesampingkan aturan tersebut.” terang Amin. (fajar)

Sidrap.Kader Partai Bintang Reformasi (PBR), H.Rusdi Masse belum cukup setahun hijrah ke Partai Golkar, namun berhasil
menggusur kader partai berlambang pohon beringinb itu, Andi Syukri Baharman lewat pemilihan ketua Partai Golkar Sidrap yang
digelar Minggu, (25/4) di Hotel Grand Zidney.
Keberhasilan Rusdi menggusur Syukri Baharman berbuntut kerusuhan dengan pelemparan gedung sekretariat Partai Golkar,
sejumlah kader pohon beringin itu merasa tidak puas karena, Bupati Sidrap itu baru saja hijrah dari PBR ke Partai Golkar,
namun tiba-tiba merebut posisi puncak pada kepengurusan Partai Golkar Sidrap.
Erwin,Juru bicara kubu Syukri Baharman menilai, sesuai juklak pemilihan Rusdi tidak memenuhi syarat untuk menjadi Ketua
Golkar karena belum menjabat sebagai pengurus selama lima tahun berturut-turut, tidak aktif di partai lain dalam setahun
terakhir, maupun pernah menjadi pengurus kecamatan. Selengkapnya »

Sidrap.Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Sidrap yang
digelar kemarin, Minggu (25/4) diwarnai kerusuhan, skretariat partai
berlambang beringin itu dilempari massa karena kecewa hasil Musda.
Hasil Musda Partai Golkar malam tadi berbuntut kerusuhan, saat
kandidat calon ketua, Rusdi Masse terpilih secara aklamasi sebagai
ketua umum DPD Partai Golkar Sidrap.
Sebelumnya, Bupati Sidrap itu diprediksi memenangkan pertarungan
ketua umum Partai Golkar, namun tidak ada tanda-tanda akan adanya
kerusuhan.
Hanya beberapa menit, setelah penetapan Rusdi Masse sebagai ketua
Umum DPD Paratai Golkar Sidrap lewat aklamasi. Tiba-tiba massa
bergerak melempari batu gedung sekretariat Partai Golkar Sidrap,
bahkan diantaranya melempari gedung dengan bom molotov. Selengkapnya »