PAREPARE.PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Parepare Menaikkan tarif pas masuk penumpang di Pelabuhan Parepare dari Rp. 9000.- menjadi Rp.15.000. Kenaiikan tarif tersebut dengan alasan beberapa sarana dan fasilitas pelabuhan Parepare akan dibangun dengan anggaran yang tidak sedikit. Namun, Kebijakan Pelindo menuai protes dari masyarakat setempat.

“Pelindo tidak seenaknya menaikkan tarif tanpa alasan yang jelas dengan koordinasi dengan pihak terkait, seperti travel, pemuka masyarakat, pemilik kapal termasuk pengurus penumpang. Kenaikan tarif pas masuk pelabuhan telah disefakati bersama pengguna jasa pelabuhan,” kata Burhan Bustan, Manager Operasi PT. Pelindo Parepare kepada parenews.com sore tadi di ruang kerjanya, Selasa (24/01/2012).

Lebih jauh dikatakan Burhan, ada beberapa alasan PT. Pelindo Parepare menaikkan tarif pas masuk penumpang di pelabuhan diantaranya, akan dibangun lahan parkir kendaraan, sewa lahan parkir, pembangunan pintu gerbang pelabuhan dan pintu elekronik. “Selama ini masyarakat pengguna jasa pelabuhan mengeluhkan minimnya fasilitas pelabuhan Parepare, sehingga kami berusaha memenuhi tuntutan masyarakat dengan membangun sejumlah fasilitas pelabuhan yang menunjang kenyamanan penumpang,” katanya.

Penetapan tarif pas masuk pelabuhan menurut Burhan merupakan kewenangan PT Pelindo setempat dengan kesefakatan bersama pengguna jasa pelabuhan, sementar PT. Pelindo pusat akan membuatkan payung hukum mengenai tarif tersebut berdasarkan penetapan tarif oleh Pelindo setempat.

Burhan juga menyesalkan jika ada pengelolah travel mengeluhkan penetapan tarif pas masuk pelabuhan, karena sebelum tarif ditetapkan dikoordinasikan dengan semua pengguna jasa pelabuhan Parepare dan tarif pas masuk pelabuhan juga disefakati bersama saat dilakukan rapat koordinasi mengenai rencana penetapan tarif sehingga diputuskan secara bersama, pas masuk pelabuhan sebesar Rp. 15.000, terhitung tanggal 15 Januari 2012 diberlakukan.

“Dengan kenaikan trif masuk pelabuhan Parepare, maka Pelindo Parepare dituntut memberikan pelayanan maksimal dan menyiapkan sarana dan fasilitas untuk kenyamanan penumpang,” terang Burhan. (fajar)

PINRANG.Proyek Pembangunan SMA Unggulan Kabupaten Pinrang senilai 14.075.391.000 bersumber dari APBD Tahun 2011 telah berakhir masa kontraknya sejak tanggal 28 Desember 2011, namun sampai saat ini belum rampung. Ironisnya, dana proyek tersebut telah dicairkan oleh rekanan seratus persen, ini berdasarkan temuan LSM Gerakan Masyarakat Pemerhati Ajattappareng (Gempar).

“Berdasarkan hasil investigasi Gempar pada tanggal 1 Januari 2012, maka hasil analisa kami berdasarkan fakta lapangan proyek tersebut baru rampung lebih kurang 65 persen. Sementara data yang kami dapatkan, dana proyek tersebut telah dicairkan 100 persen, sehingga kami simpulkan telah terjadi manipulasi data pada proyek tersebut dengan modus pelaporan kemajuan pekerjaan 100 persen,” kata Zainal Azis Mandeng, Ketua LSM Gempar kepada parenews.com siang tadi, Minggu (22/01/2012).

Menurut Zainal, manipulasi data pelaporan kemajuan pekerjaan proyek pembangunan gedung SMA Unggulan yang dilaksanakan PT. Mulia Jaya Abadi Mandiri, sehingga anggarannya dicairkan seratus persen kendati pekerjaan belum rampung.”Tindakan tersebut merugika keuangan negara, sehingga beberapa pihak yang terkait harus bertanggung jawab atas pencairan dana seratus persen tersebut,” ujarnya.

Hasil investigasi LSM Gempar pada proyek Pembangunan SMA Unggulan Kabupaten Pinrang, disimpulkan adanya dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara miliaran rupiah, sehingga LSM Gempar telah melakukan pengaduan secara tertulis ke Kejaksaan Tinggi Sulselbar dengan nomor surat pengaduan: 07/Gempar/1/2012.

“Laporan pengaduan LSM Gempat tidak mengada-ada, kami memiliki beberapa alat bukti seperti, rekaman dari berbagai sumber yang layak dipercaya dan beberapa dokumentasi pekerjaan konstruksi SMA Unggulan yang dapat dijadikan acuan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan,” terang Zainal.

Pengaduan LSM Gempar ke Kejaksaan Tinggi Sulselbar ditembuskan ke berbagai pihak terkait untuk ditindak lanjuti antara lain, Menteri Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Bupati Pinrang, Kapolres Pinrang serta sejumlah LSM anti korupsi. (dul)

PAREPARE.Hasil pemeriksaan Inspektorat Pengawasan Khusus Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) dan Inspektorat Sulsel terkait mutasi dilakukan Pelaksana tugas (Plt) Walikota Parepare disimpulkan cacat hukum, Sehingga Mendagri merekomendasikan kepada gubernur Sulsel agar memerintahkan kepada Plt Walikota Parepare untuk menganulir 43 pejabat pemkot yang telah dimutasi tanpa prosedural. Hanya saja, sampai saat ini Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo belum menindak lanjuti.

Ketua Komunitas Perempuan Anti Kekerasan (Kompak), Andi Sumarti Tabbu kepada Parenews.com malam tadi, Jum’at (20/01/2012) menilai, rekomendasi Mendagri untuk menganulir mutasi 43 pejabat Pemkot Parepare diabaikan gubernur Sulsel karena diduga, perhatian Syahrul lebih banyak tersedot pada persiapan Pemilihan Gubernur Sulsel Tahun 2013.

“Tidak salah kalau masyarakat memberikan penafsiran negatif terkait belum ditindak lanjutinya rekomendasi Mendagri oleh Gubernur Sulsel tentang penganuliran 43 pejabat Pemkot yang telah dimutasi Plt. Walikota Parepare. Wajar jika ada masyarakat Parepare menilai, belum ditindak lanjutinya rekomendasi tersebut untuk mengamankan kantong suara Syahrul di Parepare dalam rangka pertarungan Pilgub Sulsel Tahun 2013. Posisi Syamsu Alam, sebagai Plt Walikota Parepare sangat berpotensi dalam memberikan kontribusi suara kepada calon gubernur,” kata Sumarti.

Lebih jauh dikatakan Sumarti, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo harus secepatnya menindak lanjuti rekomendasi Mendagri tersebut, agar tidak menperluas ruang masyarakat Parepare untuk memberikan penafsiran negatif, sehingga bisa menurunkan kredibilitas Syahrul di Parepare. “Sebagai abdi masyarakat, pejabat negara harus kesampingkan dulu urusan politik, jika amanah dan aturan ditegakkan tidak perlu lagi repot-repot bikin pencitraan, masyarakat pasti akan memilih kembali,” katanya.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Sulsel No. 700 04 1962b 1v itprov tanggal 18 November 2011 menemukan, Plt Wali Kota Parepare telah melakukan pengangkatan dan mutasi jabatan di lingkungan Pemkot Parepare melalui tiga SK, yakni, No 821.21-16-2011, Nomor 821.22.17.2011 dan Nomor 821.23.18.2011 tanggal 22 Juni 2011 tanpa persetujuan Mendagri. Sehingga mutasi pegawai tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. PP No.49 Tahun 2008 pasal 126 ayat (1), pasal 130 dan pasal 132A, yang merumuskan, pelaksana tugas Kepala Daerah, Walikota atau Bupati, dilarang melakukan mutasi pegawai dalam lingkup pemerintahannya tanpa persetujuan menteri dalam negeri. (dul)

PAREPARE.PAREPARE. Dokumen berita acara kemajuan pekerjaan (progres) proyek pembangunan pasar kuliner senilai Rp.3981.200.000.- bersumber dari Dana Percepatan Pembangunan Inrastruktur Daerah (DPID) yang dimanipulasi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama pelaksana proyek PT. Restu Agung Perkasa
dengan alasan menghindari dana DPID itu ditarik pemerintah Pusat dan dana tersebut telah diblokir, namun telah dicairkan oleh rekanan.

Informasi yang dihimpun Parenews.com di Bank Sulsel Cabang Parepare menyebutkan, dana proyek pembangunan pasar kuliner telah dicairkan oleh PT. Restu Agung Perkasa 29 Desember 2011. “Sesuai data yang kami himpun, PT. Restu Agung telah menarik dana sebesar Rp. 1,7 miliar tertanggal 29 Desember 2011 dan tidak ada permintaan pemblokiran atas dana tersebut dari pihak manapun,” kata Jufri, pegawai Bank Sulsel Cabang Parepare kepada parenews.com sore tadi diruang kerjanya.

Menurut Jufri, pihak Bank tidak berani melakukan pemblokiran rekeneing atau dana nasabah yang sudah tertransfer ke rekening yang bersangkutan, kendati dana tersebut bersumber dari dana pemerintah. “Sampai saat ini, tidak ada penyampaian atau permintaan dari pihak manapun untuk melakukan pemblokiran dana atas
rekening PT. Restu Agung Perkasa di Bank Sulsel,” terangya.

Sebagaimana diketahui, berita acara kemajuan pekerjaan pasar kuliner dilaporkan telah rampung seratus persen kendati faktanya belum selesai dan baru menghampiri sekira 60 persen, sehingga proses pencairannya diususlkan ke Bahagian Keuangan Pemerintah Kota Parepare, kemudian turun Surat Perintah Pembayaran Dana ke Bank Sulsel Cabang Parepare. Namun menurut pengakuan PPTK, Syahwarman kepada parenews.com dan didepan Komisi III DPRD kemarin, Selasa (03/01/2011) dana tersebut telah diblokir.

Terpisah, H.Rahman Saleh dari komisi III yang dihubungi via telepon selulernya, berang dengan sikap PPTK proyek pembangunan pasar Kuliner yang melakukan pembohongan publik dengan pengakuan jika dana pasar kuliner telah diblokir. “Pengakuan PPTK itu merupakan pelecehan terhadap DPRD dan pembohongan publik dan
ini akan kami sikapi untuk diteruskan ke proses hukum, kenapa justru mengaku telah diblokir namun kenyataannya tidak pernah dilakukan pemblokiran. Ini adalah bentuk pelanggaran hukum dan harus dilaporkan ke polisi,” kata Rahman Saleh dibalik telepon selulernya.

Sementara pelaksana proyek dari PT. Resu Agung Perkasa, Jhon saat dihubungi telepon selulernya berulang-ulang, kendati ada nada panggil namun tidak digubris, bahkan SMS yang dikirimkan terkait pencairan dana proyek pembangunan pasar kuliner, juga tidak dijawab. (fajar)

PAREPARE.Dokumen berita acara kemajuan pekerjaan (progres) proyek pembangunan pasar kuliner senilai Rp.3981.200.000.- bersumber dari Dana Percepatan Pembangunan Inrastruktur Daerah (DPID) dimanipulasi, sehingga proses pencairannya diusulkan 100 persen, kendati pelaksanaan proyek tersebut belum selesai.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Syahwarman kepada parenews.com mengakui telah menyetujui dan menandatangai kemajuan pekerjaan pembangunan pasar kuliner 100 persen, kendati pelaksanaannya baru mencapai 80 persen. “Kami melakukan kebijakan pelaporan kemajuan pekerjaan pembangunan pasar kuliner telah selesai, untuk menghindari agar dana yangt bersumber dari DPPID tidaka ditarik oleh pemerintah pusat,” kata Syahwarman.

Menurut Syahwarman, kendati dana tersebut telah diusulkan pencairannya, 29 Desember 2011, namun tidak diberikan kepada rekanan PT. Restu Agung Perkasa sebagai pelaksana proyek pembangunan pasar kuliner, sebelum volume pekerjaan mencapai 100 persen. ” Kami akui, jika tindakan yang kami lakukan adalah manipulasi laporan, namun semuanya telah dikoordinasikan dan disefakati oleh pejabat Pemkot Parepare yang berkompoten, saya ini hanya melaksanakan perintah atasan,” aku syahwarman.

Terpisah, anggota Komisi III DPRD Kota Parepare, H.Rahman Saleh kepada parenews.com sore tadi diruang kerjanya, Sealasa (03/01/2012) mengatakan, proyek pembangunan pasar kuliner direkomendasikan untuk dihentikan sementara sambil membenahi beberapa kesalahan konstruksi yang telah dilakukan oleh rekanan.

“Memang telah terjadi rekayasa pelaporan kemajuan pekerjaan yang dilaporkan telah selesai dan ini adalah bentuk pelanggaran, namun sesuai laporan dari PPTK dana tersebut telah diblokir, dana hanya dicairkan setelah mencapai volume pekerjaan 100 persen dan itu merupakan tindakan penyelamatan agar dana tersebut tidak ditarik ke pusat,” ujar Rahman Saleh.

Alasan komisi II merekomendasikan penghentian sementara pekerjaan proyek pembangunan pasar kuliner diantaranya, adanya kesalahan dan manipulasi volume pekerjaan yang ditemukan oleh komisi II diantaranya, poondasi bangunan yang seharusnya kedalaman 4 meter namun faktanya cuma 2 meter, pengecoran dalam kondisi berair, adanya pengakuan konsultan perencana yang tidak melaksanakan perencanaannya karena galian pondasi tidak sama dengan perencanaan sebelumnya, konsultan pengawas juga mengaku sudah beberapa kali menegur rekanan, namun tidak digubris.(fajar)

PAREPARE. Dua kelompok masyarakat yakni, MPC Pemuda Pancasila dan Persatuan Guru Republik Indonesia Cabang Parepare yang melakukan demonstrasi siang tadi, Rabu (21/12/2011) berhasil dipenuhi tuntutannya oleh Pemerintah Kota Parepare terkait mengambangnya pengelolaan Keuangan Pemkot Parepare.

Sebelum PGRI menurunkan ratusan anggotanya berunjuk rasa, Pemuda Pancasila telah melakukan demonstrasi selama dua hari, bahkan aksi ormas tersebut dengan memblokir jalan Mattirotasi, membuat eksekutif dan legislatif gerah hingga memenuhi tuntutan Pemuda Pancasila untuk membayar proyek yang telah diselesaikan kontraktor.

Dalam pertemuan antara eksekutif, legislatif dan perwakilan Pemuda Pancasila di ruang Banggar DPRD Parepare, menyetujui membayar 15 paket proyek peningkatan jalan yang telah dirampungkan kontraktor dengan nilai Rp. 4,5 Miliar.

“Kami tidak menahan pencairan uang rekanan pada proyek peningkatan jalan yang bersumber dari APBN, namun karena adanya permintaan dari Kabag Keuangan Pemkot Kota Parepare untuk menunda dulu proses pencairan dana proyek tersebut,” kata Imran Ramli, Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Parepare saat pertemuan dengan demonstran.

Tertundanya pembayaran proyek tersebut, selain adanya kesengajaan Bahagian Keuangan Pemkot Parepare mengulur-ulur pencairan dana itu, juga disebabakan anggota DPRD tidak memahami jika proyek peningkatan jalan yang dipersolakan hampir setahun oleh rekanan, telah masuk dalam batang tubuh APBD Tahun 2011 berupa pembayaran utang Pemkot Parepare.

Akhirnya, disefakati untuk membayar utang Pemkot itu setelah pengesahan APBD Tahun 2012, kemudian ketua DPRD, Muhadir Haddade bersma beberapa anggota DPRD, Kepala Dinas PU dan Ketua Pemuda Pancasila, Andi Sutrayani turun ke jalan Mattirotasi untuk membuka kembali jalan yang telah di blokir.

“Pemuda Pancasila melakukan aksi demonstrasi, semata-mata untuk menperjuangkan nasib buruh bangunan yang tidak terbayarkan upahnya oleh kontraktor akibat Pemerintah Kota juga tidak memenuhi kewajibannya kepada kontraktor menyelesaikan pembayaran pekerjaan proyek tersebut. Pemuda Pancasila telah berhasil menyalurkan aspirasi masyarakat tanpa tindakan anarkis,” terang Zainal, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila kepada Parenews.com.

Sementara itu, ratusan anggota PGRI menyerbu gedung DPRD Parepare dengan membawa tuntutan agar pemerintah Kota Parepare secepatnya mencairkan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS), dana Pendidikan gratis, sertifikasi, Bantuan Operasional Pendidikan yang terunda pembayarannya selama empat bulan.

Aksi unjuk rasa dengan ancaman mogok mengajar yang akan dilakukan oleh guru, akhirnya eksekutif dan legislatif gentar dengan ancaman anggota PGRI Parepare yang dipimpin ketua PGRI Cabang Parepare, Drs. H. Djamaluddin, M.Pd, sehingga berjanji akan mencairkan dana yang ditunutut itu paling lambat Jum’at, 23 Desember 2011.

Terpisah, Ketua Forum Komunikasi Aksi Reformasi (Fokar), Drs. Ahmad Dalle menilai, pengelolaan pemerintahan kota Parepare yang tidak beres selama setahun dengan berbagai permasalahan yang meresahkan masyarakat khususnya pengelolaan keuangan, ternyata hanya terselesaikan lewat jalur demonstrasi. “Ada kesan pejabat eksekutif dan legislatif Parepare bermain-main mengelolah pemerintahan kota Parepare, sehingga sangat dibutuhkan presur massa agar oknum penguasa tidak main-main,” katanya. (fajar – rusdi)

PAREPARE. Diperkirakan, ratusan anggota Majelis Pertimbangan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Parepare akan melakukan demonstrasi Selasa mendatang, 20 Desember 2011. Aksi unjuk rasa ini dilakukan atas keprihatinan dengan kondisi pemerintahan kota Parepare yang dinilai berjalan tidak normal.

“Insya Allah , hari Selasa mendatang kami turunkan ratusan anggota MPC Pemuda Pancasila Parepare untuk mendesak anggota DPRD menindaki eksekutif. Karena sepertinya legislatif melakukan pembiaran atas kondisi Pemerintahan Parepare yang kami nilai sarat dengan penyimpangan hingga, bermuara tidak normalnya kondisi keuangan pemerintah kota Parepare,” kata Zainal Azis Mandeng, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi(MPO) Pemuda Pancasila Parepare, kepada Parenews.com sore tadi, Minggu (18/12/2011).

Lebih jauh diakatakan aktivis anti korupsi ini, masyarakat Parepare sangat resah dengan tindakan pmerintah kota Parepare yang tidak transparan atas pengelolaan keuangan daerah, sehingga berimplikasi pada merosotnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat.

“Sangat tidak logis jika kas keuangan daerah kosong, namun realitasnya, puluhan bahkan ratusan paket proyek tahun 2011 baik bersumber dari DAU maupu dana transfer dari pusat telah dirampungkan rekanan hingga beberapa bulan lamanya, namun tidak dibayarkan oleh pemerintah kota Parepare dengan tidak ada keterangan yang jelas. Padahal semua kegiatan yang diperintahakan dilaksanakan oleh pemkot Parepare tentu ada dananya dan itu telah disetujui DPRD, persoalnnya kemana uang itu. Inilah yang mendorong Pemuda Pancasila untuk melakukan demonstrasi, agar wakil rakyat tidak tinggal diam dengan gejala seperti ini,” ujar Zainal.

Sebelumnya, anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, Kurtafati, S.Sos mengaku prihatin dengan kondisi keuangan Parepare yang dinilai mengambang tanpa penyampaian yang jelas dari eksekutif mengenai posisi keuangan Pemkot Parepare saat ini. Apalagi banyak kegiatan yang telah disahkan oleh DPRD belum terbayarkan kendati sudah rampung beberapa bulan lamanya.

“DPRD tidak diam dengan kondisi keuangan Pemkot saat ini, salah satu langkah politis yang akan kami lakukan adalah, interpelasi kepada Plt.Walikota. Saat ini penggalangan dukungan interpelasi tengah berjalan,” kata Kurtafati. ( dul )