Protes Pemkot, PP Blokir Ruas Jalan
PAREPARE. Ratusan anggota Majelis Pertimbangan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Parepare melakukan aksi unjuk rasa dengan memblokir atau menutup ruas jalan Mattirotasi yang merupakan jalan raya trans sulawesi, sehingga mengakibatkan arus lalu lintas mengalami gangguan.
Unjuk rasa dilakukan anggota MPC Pemuda Pancasila bersama buruh bangunan yang dimulai siang tadi, pukul 10.00 dengan menutup
ruas jalan Mattirotasi, sebagai protes atas tidak adanya keseriusan Pemkot Parepare untuk membayar puluhan proyek yang telah dirampungkan berbulan-bulan, bahkan ada setahun telah selesai dikerjakan kontraktor namun belum ada kepastian pembayaran, sehingga berimbas pada ratusan pekerja proyek yang tidak menerima upah.
Sebelumnya, massa terkonsentrasi berkumpul di ruas jalan Mattirotasi depan Puskesmas Madising Na Mario sembari memasang palang serta mendirikan tenda di tengah jalan, sehingga kendaraan dari arah Makassar terpaksa dialihkan ke jalan Bau Massepe, meski sebelumnya kendaraan umum dan truk dilarang melintas di jalan Bau Massepe.
Sekira jam 11.00, diperkirakan 50 orang demonstran bergerak menuju ke gedung DPRD Parepare untuk menyampaikan aspirasinya, mereka diterima oleh dua wakil Ketua DPRD Parepare, H.Andi Darmawangsa dan Syaiful Laintang beserta sejumlah anggota DPRD dari Komisi II dan Komisi III.
“Jika tidak ada kejelasan dari Pemkot Parepare terkait pembayaran beberapa paket proyek peningkatan jalan yang sudah rampung
hampir sethaun lamanya, maka kami dari Pemuda Pancasila mewakili masyarakat yang terzalimi dan berhak atas uang yang tertunda dikucurkan itu, tidak akan membuka ruas jalan Mattirotasi, bahkan 14 ruas jalan menyusul akan kami tutup sampai ada kepastian pembayaran dari Pemkot Parepare,” kata Zainal, Ketua MPO Pemuda Pancasila di depan Wakil Ketua dan anggota DPRD di ruang rapat paripurna.
Darmawangsa didepan demonstran tidak dapat menjamin kepastian pembayaran kontraktor yang masih tersisa sekitar Rp.4,5 milyar dari 15 paket pekerjaan peningkatan jalan. “Sudah empat kali dibahas DPRD bersama Pemkot Parepare mengenai persoalan tidak terbayarnya pekerjaan kontraktor tersebut. Namun Sampai hari ini belum ada solusi yang ditawarkan Pemkot Parepare untuk mencarikan pos anggaran guna menyelesaikan utang Pemkot tersebut. Persoalnnya proyek tersebut bersumber dari APBN untuk Dana program percepatan infrastruktur Daerah (DPPID), eksekutif beralasan dana tersebut ditarik kembali ke pusat akibat telatnya penyelesaian,” jelasnya.
Menurut Zainal, sangat tidak beralasan jika dana DPID Tahun 2010 ditarik kembali ke pusat hanya karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang dilakukan rekanan. “Berdasarkan data yang kami himpun, proyek peningkatan jalan di Mattirotasi dan beberapa ruas jalan lainnya, telah dirampungkan rekanan sebelum masa kontraknya berakhir. Sehingga kami beserta rekanan ingin mendapatkan kejelasan, kemana sebenarnya uang itu dan siapa yang bermain dalam persoalan ini,” ujar Zainal.
Hingga pukul 18.00 sore ini, Selasa (20/12/2011), massa masih memblokir jalan Mattirotasi dengan di jaga puluhan anggota Pemuda Pancasila. Sementara Jalan Bau Massepe yang dibuka sebagai jalur alternatif telah mengalami kemacetan akibat padatnya kendaraan dalam kota dan dari luar kota Parepare melintas di jalan tersebut. (Fajar)


