Kategori: Sulselbar

Protes Pemkot, PP Blokir Ruas Jalan

PAREPARE. Ratusan anggota Majelis Pertimbangan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Parepare melakukan aksi unjuk rasa dengan memblokir atau menutup ruas jalan Mattirotasi yang merupakan jalan raya trans sulawesi, sehingga mengakibatkan arus lalu lintas mengalami gangguan.

Unjuk rasa dilakukan anggota MPC Pemuda Pancasila bersama buruh bangunan yang dimulai siang tadi, pukul 10.00 dengan menutup

ruas jalan Mattirotasi, sebagai protes atas tidak adanya keseriusan Pemkot Parepare untuk membayar puluhan proyek yang telah dirampungkan berbulan-bulan, bahkan ada setahun telah selesai dikerjakan kontraktor namun belum ada kepastian pembayaran, sehingga berimbas pada ratusan pekerja proyek yang tidak menerima upah.

Sebelumnya, massa terkonsentrasi berkumpul di ruas jalan Mattirotasi depan Puskesmas Madising Na Mario sembari memasang palang serta mendirikan tenda di tengah jalan, sehingga kendaraan dari arah Makassar terpaksa dialihkan ke jalan Bau Massepe, meski sebelumnya kendaraan umum dan truk dilarang melintas di jalan Bau Massepe.

Sekira jam 11.00, diperkirakan 50 orang demonstran bergerak menuju ke gedung DPRD Parepare untuk menyampaikan aspirasinya, mereka diterima oleh dua wakil Ketua DPRD Parepare, H.Andi Darmawangsa dan Syaiful Laintang beserta sejumlah anggota DPRD dari Komisi II dan Komisi III.

“Jika tidak ada kejelasan dari Pemkot Parepare terkait pembayaran beberapa paket proyek peningkatan jalan yang sudah rampung

hampir sethaun lamanya, maka kami dari Pemuda Pancasila mewakili masyarakat yang terzalimi dan berhak atas uang yang tertunda dikucurkan itu, tidak akan membuka ruas jalan Mattirotasi, bahkan 14 ruas jalan menyusul akan kami tutup sampai ada kepastian pembayaran dari Pemkot Parepare,” kata Zainal, Ketua MPO Pemuda Pancasila di depan Wakil Ketua dan anggota DPRD di ruang rapat paripurna.
Darmawangsa didepan demonstran tidak dapat menjamin kepastian pembayaran kontraktor yang masih tersisa sekitar Rp.4,5 milyar dari 15 paket pekerjaan peningkatan jalan. “Sudah empat kali dibahas DPRD bersama Pemkot Parepare mengenai persoalan tidak terbayarnya pekerjaan kontraktor tersebut. Namun Sampai hari ini belum ada solusi yang ditawarkan Pemkot Parepare untuk mencarikan pos anggaran guna menyelesaikan utang Pemkot tersebut. Persoalnnya proyek tersebut bersumber dari APBN untuk Dana program percepatan infrastruktur Daerah (DPPID), eksekutif beralasan dana tersebut ditarik kembali ke pusat akibat telatnya penyelesaian,” jelasnya.

Menurut Zainal, sangat tidak beralasan jika dana DPID Tahun 2010 ditarik kembali ke pusat hanya karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang dilakukan rekanan. “Berdasarkan data yang kami himpun, proyek peningkatan jalan di Mattirotasi dan beberapa ruas jalan lainnya, telah dirampungkan rekanan sebelum masa kontraknya berakhir. Sehingga kami beserta rekanan ingin mendapatkan kejelasan, kemana sebenarnya uang itu dan siapa yang bermain dalam persoalan ini,” ujar Zainal.

Hingga pukul 18.00 sore ini, Selasa (20/12/2011), massa masih memblokir jalan Mattirotasi dengan di jaga puluhan anggota Pemuda Pancasila. Sementara Jalan Bau Massepe yang dibuka sebagai jalur alternatif telah mengalami kemacetan akibat padatnya kendaraan dalam kota dan dari luar kota Parepare melintas di jalan tersebut. (Fajar)

Did you like this? Share it:

Gaji Kades dan Honorer Tertahan

MAMUJU. Ratusan Kepala Desa beserta perangkatnya dan ratusan tenaga honor dalam lingkup

Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju, tertahan gajinya selama enam bulan. ini diungkapkan, A.R

Syafruddin, pemantau aparatur negara kepada Parenews, sore tadi, Jum’at (21/5).
Disebutkan, kemelut keuangan tersebut terjadi pada tunjangan penghasilan aparatur pemerintah

Desa (TPAPD) dan kapitasi, demikian juga honor tenaga kontrak mulai Juli 2009 hingga Maret

2010 belum juga terbayar.
“Kami belum menperoleh penjelasan, penyebab tertahannya gaji kepala desa beserta

perangkatnya dan tenaga honorer sampai memasuki bulan keenam. Padahal seharusnya mereka

menerima gaji dan tunjangan tersebut setiap bulannya. Kami akan menlusuri lebih jauh

penyebab tertahannya gaji tersebut,” ujar Syafruddin.
Dikatakan, persoalan ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika manajemen yang dipraktekkan

Bupati Mamuju, H. Suhardi Duka berbasis transparansi dan terarah, sehingga tidak melahirkan ketiimpangan yang meresahkan para Kades dan tenaga kontrak.
Diperoleh data, untuk TPAPD antara lain, honorarium Kepala Desa dari 143 Kades x 6 bulan sebesar Rp. 643.500.000,-, Honor Sekretaris Desa 143 Sekdes x 6 bulan

sebesar Rp. 210.210.000,-, Honorarium Kaur 4 orang x 143 desa x 6 bulan sebesar Rp.

549.120.000,- Honorarium Kepala Dusun / Kepala Lingkungan 1010 Kadus dan lingkungan x 6

bulan sebesar Rp. 757.500.000,-, Honorarium Imam Desa 637 orang x 6 bulan sebesar Rp.

458.880.000,-, Honor kapitasi sebesar Rp. 1.139.637.415,-, Total tunjangan TPAPD sebesar Rp.

4.560.987.419,-
Sementara honor tenaga kontrak yang belum terbayar mulai Juli sampai dengan Desember 2009

total Rp. 4.282.368.500,- yang terdiri dari 103 SKPD.
Syafruddin mengungkapkan, selain tunjangan aparatur pemerintah desa dan honor tenaga

kontrak, sejumlah proyek bersumber dari APBD tahun 2009 Kabupaten Mamuju yang telah rampung dikerjakan kontraktor, juga belum terbayarkan. Namun Syafruddin tidak menyebutkan jumlah uang yang belum dibayarkan pemerintah Kabupaten Mamuju kepada rekanan.

sejumlah kontraktor yang sudah rampung tahun anggaran 2009 dan dijadikan beban APBD 2010,

Syafruddin mengharapakn, Legislator setempat segera mengambil langkah kongkrit dalam mengatasi pembayaran gaji kepala Desa beserta perangkatnya, tenaga honorer dan rekanan yang telah melaksankan kewajibannya menyelesaikan pekerjaannya.(andi fajar)

Did you like this? Share it:

Penggemar Wali Kotak Banjiri Lapangan

Parepare. Optimisme panitia konser urban mild dengan mengusung band ternama Wali dan Kotak, terwujud dengan dipadatinya ribuan penonton yang menyaksikan pertunjukkan kaloborasi dua band ternama itu tadi malam, Jum’at (16/4) dilapangan Andi Makkasau Parepare.
Kendati konser baru digelar pukul 20.00, namun antrian panjang penonton memasuki lokasi konser sudah mulai sejak pukul 18.30 waktu setempat, sehingga panitia dengan dibantu petugas keamanan dari polresta Parepare, harus bekerja ekstra keras menertibkan antusiasme penonton.
Tampilan pertama band kotak dengan vokalis Tantri membawakan lagu hitsnya, membuat ribuan penonton sekan terhipnotis dengan teriakan dan goyangan mengikuti aksi panggung sang vokalis andalan band yang lagi naik daun itu. Penguasaan panggung Tantri begitu lincah dengan dipadu vokal khas, membuat penonton memadati lapangan Andi Makkasau spontan histeris. Selengkapnya »

Did you like this? Share it:

Warning: call_user_func_array() [function.call-user-func-array]: First argument is expected to be a valid callback, 'wpz_footer' was given in /home/parenews/public_html/wp-includes/plugin.php on line 405

Slider by webdesign

PAREPARE.Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Parepare mengeluarkan warning kepada anggota DPRD Parepare yang dinilaimengingkari amanah rakyat, warning dikeluarkan LIRA kepada legislator tersebut berupa rekomendasi ke Partai masing-masing untuk dijatuhkan sanksi berupa recall dari keanggotaan DPRD. Walikota LIRA Parepare, Ruslan Amin saat rapat koordinasi dengan sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis Parepare di warung Kopi Bundaran Air Mancur malam tadi, Rabu (06/07/2011) menilai, kinerja anggota DPRD Parepare sangat jauh dari harapan. Ini tercermin dengan banyaknya keputusan ditetapkan DPRD Parepare tidak berpihak kepada masyarakat, namun keputusan tersebut kebanyakan berpihak pada golongan, partai dan anggota DPRD sendiri. "Sebelumnya kami sangat bangga dengan sikap para wakil rakyat Parepare yang terhormat itu dengan memangkas begitu banyak rancangan anggaran SKPD kota Parepare dengan alasan defisit anggaran. Tapi disaat yang sama, justru legislator itu mencabit-cabit perasaan masyarakat Parepare dengan menetapkan anggaran kurang lebih 2 Miliar Rupiah hanya untuk pembelian mobil pimpinan dan komisi-komisi di DPRD," terang Ruslan. LIRA menilai, pembelian mobil DPRD Parepare adalah merupakan pemborosan, sangat tidak patut anggaran negara dihamburkan hanya untuk memenuhi fasilitas pejabat. Sementara masih banyak pelayanan publik yang membutuhkan anggaran seperti sarana air bersih. Anggota DPRD juga didesak untuk lebih intensif menperhatikan masalah pendidikan, Kemiskinan, pengangguran dan setumpuk masalah lainnya yang luput mendapat sentuhan porsi anggaran lebih besar. Sehingga keputusan pembelian kendaraan untuk DPRD Parepare adalah sangat kontras dengan setumpuk masalah yang lebih urgen untuk dibiayai, namun tidak mendapat porsi anggaran. "LIRA dalam mensikapi kinerja para legislator Parepare, tidak akan bicara tentang hukum, karena para wakil rakyat itu adalah orang pilihan kota Parepare dan merupakan pendekar-pendekar hukum yang mengerti dan berfungsi menetapkan Peraturan Daerah. Tapi LIRA bersama masyarakat Parepare ingin bicara tentang hati nurani, tentang moral, tentang kepatutan, tentang keterbukaan dan tentang kejujuran. Jadilah orang-orang cerdas memikirkan kepentingan rakyat, tidak masalah kita sebagai rakyat Parepare bodoh memikirkan kepentingan pribadi," ujar Walikota LIRA Parepare. (ruslan nawir)

Compression Plugin made by Web Hosting